Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Temuan Stranas KPK Soal Inefisiensi Pelabuhan, Kemenhub Buka Suara

Saat ini Inaportnet telah dimanfaatkan di 54 pelabuhan. Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada BUP.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 13 November 2021  |  08:49 WIB
Truk melintas di kawasan pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha
Truk melintas di kawasan pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeklaim telah melakukan peningkatan performa di pelabuhan dengan transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan performa pelabuhan. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan.

Dia pun memaparkan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa Pelabuhan. Pertama adalah hard infrastructure, seperti optimalisasi aset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan green port atau Pelabuhan ramah lingkungan.

“Kedua, soft infrastructure, yaitu peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, serta optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet,” ujarnya, Jumat (12/11/2021).

Arif menyebutkan guna menciptakan pelayanan di pelabuhan yang efektif, efisien dan transparan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Inaportnet, yaitu sebuah sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet yang terpusat dan mengkolaborasikan standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan.

Dia menegaskan sistem ini telah diterapkan sejak 2016 dan dengan Inaportnet diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan lebih cepat, valid, transparan dan terstandar.

“Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk nyata dan komitmen bersama dari stakeholder di bidang pelayaran guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan. Inaportnet sebagai bentuk digitalisasi Pelabuhan, diharapkan juga dapat menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal," jelasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini Inaportnet telah dimanfaatkan di 54 pelabuhan. Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar arus barang di pelabuhan karena Inaportnet menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Adapun Sistem Internal Kemenhub antara lain meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

Dia juga yakin penerapan Inaportnet yang konsisten dan termonitor dengan baik , pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

Digitalisasi melalui layanan Inaportnet antara lain mencakup digitalisasi persetujuan kedatangan kapal, persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya penetapan pelayanan kapal, surat persetujuan olah gerak kapal, persetujuan daftar awak kapal, laporan keberangkatan kapal, laporan kedatangan kapal, laporan kedatangan dan keberangkatan kapal serta laporan angkutan barang perusahaan pelayaran dan lain lain.

Dengan sistem Inaportnet yang terintegrasi, dan melalui QR Code, pengguna dapat mencetak secara mandiri surat-surat persetujuan tadi dan keabsahan atas hasil layanan kapal dan barang di Pelabuhan.

"Dengan demikian, seluruh proses pelayanan di pelabuhan menjadi lebih terintegrasi dan transparan sehingga dapat dipercaya keabsahannya," terangnya.

Dalam implementasi Inaportnet ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat mandat untuk memberikan pendampingan kepada para pengguna jasa. Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia pada masing-masing Kantor Cabang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya.

Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) juga harus selalu melakukan evaluasi pelayanan kapal dan barang dengan menggunakan Inaportnet secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan regulasinya.

"Inaportnet sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik. Inaportnet juga menjadi pintu gerbang utama dalam lingkungan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem [NLE]," imbuhnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelabuhan mafia inaportnet
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top