Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Parlemen AS Loloskan UU Infrastruktur Presiden Joe Biden Senilai US$1,2 Triliun

Presiden AS Joe Biden mengatakan UU Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan akan menciptakan jutaan pekerjaan dengan memodernisasi infrastruktur, jalan, jembatan, broadband, dan lainnya
Presiden AS Joe Biden di Washington, AS, September 2021./Antara-Reuters
Presiden AS Joe Biden di Washington, AS, September 2021./Antara-Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Amerika Serikat meloloskan paket infrastruktur Presiden Joe Biden senilai US$1,2 triliun yang mengatur belanja untuk kebutuhan jalan, jembatan, dan transit publik dalam beberapa tahun ke depan.

Demokrat memenangkan jumlah suara sebanyak 228-206. Sebanyak 13 Republikan mendukung undang-undang tersebut dan enam Demokrat menolaknya. Hal itu menandai adanya ketegangan di internal partai Demokrat.

Presiden Joe Biden mengatakan dalam pernyataannya mengungkapkan kepuasannya. "Malam ini, kami mengambil langkah maju yang monumental sebagai sebuah bangsa," kata Biden dikutip dari situs Gedung Putih.

Biden mengatakan UU Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan akan menciptakan jutaan pekerjaan dengan memodernisasi infrastruktur, [seperti] jalan, jembatan, broadband, dan lainnya. UU ini juga akan mengubah krisis iklim menjadi peluang.

"Dan itu menempatkan kita di jalan untuk memenangkan persaingan ekonomi abad ke-21 yang kita hadapi dengan China dan negara-negara besar lainnya di seluruh dunia," tuturnya.

Kebuntuan negosiasi sempat terjadi antara anggota progresif dan moderat selama berjam-jam yang menyudutkan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi.

Namun, Pelosi mengundur pemungutan suara untuk RUU pajak dan paket belanja dengan nilai yang lebih besar hingga US$1,75 triliun yang sebagian besar adalah agenda domestik Biden.

DPR menyetujui tindakan prosedural yang mengumpulkan suara setelah anggota parlemen kembali dari istirahat pekan depan dan Kantor Anggaran Kongres (CBO) merilis analisis biaya.

Persetujuan itu disepakati pada menit-menit terakhir oleh konsesi dari kelompok kecil moderat yang menolak paket belanja tanpa anya penilaian dari CBO.

Sementara itu, anggota yang progresif juga membuat konsesi dengan mendukung UU infrastruktur sebelum pemungutan suara untuk UU paket belanja yang nilainya lebih besar.

"Saya sudah mengatakan kepada Presiden beberapa kali hari ini dan Presiden menghormatinya bahwa kami sedang memperjuangkan niat yang baik dengan persetujuan rekan-rekan kami," ujar Kepala Pramila Jayapal, Kaukus Progresif Kongres.

Sementara itu, dari kubu moderat seperti Stephanie Murphy dan Josh Gottheimer mengatakan mereka akan berkomitmen untuk memberikan suara kepada paket ekonomi seperti yang saat ini sudah disusun sepanjang skor CBO masih konsisten dengan perkiraan biaya dan pendapatan dari Gedung Putih.

Di antara komponen RUU infrastruktur selama 8 tahun ke depan mencakup sekitar US$110 miliar untuk jalan dan jembatan, US$$73 miliar untuk peningkatan jaringan listrik, US$66 miliar untuk kereta api dan Amtrak, US$65 miliar untuk ekspansi broadband, US$55 miliar untuk pembangunan saran air bersih, dan US$39 miliar untuk transit.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper