Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp200 triliun pada lima tahun terakhir dalam sektor pertambangan, akibat banyaknya 'kebocoran' dalam ekspor dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing.
Hal tersebut disampaikan Faisal dalam diskusi media yang digelar Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bertajuk Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan. Diskusi itu berlangsung pada Selasa (12/10/2021).
Faisal yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel. Pada 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tidak terdapat ekspor komoditas dengan kode HS 2604.
Meskipun begitu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data General Customs Administration of China, terdapat impor komoditas HS 2604 sebanyak 3,4 juta ton dari Indonesia. Nilai impor itu mencapai US$193,6 juta, atau sekitar Rp2,8 triliun jika mengacu kepada rata-rata nilai tukar JISDOR 2020 senilai Rp14,577 per dolar AS.
Menurut Faisal, pada 2018, China mencatat bahwa terdapat impor nikel dari Indonesia senilai US$2,9 miliar. Namun, data ekspor nikel Indonesia ke China saat itu hanya sebesar US$2,6 miliar sehingga terdapat selisih sekitar US$300 juta.
"Lima tahun terakhir kerugian negara sudah ratusan triliun rupiah, ini saja 2020 sudah Rp2,8 triliun. 2018 ini entah under report, entah apa, tapi kita kasih clue-nya. Ini lho yang harus diaudit, biar menyeluruh," ujar Faisal pada Selasa (12/10/2021).
Baca Juga
Faisal menyatakan bahwa berdasarkan data Intenational Trade Center, Indonesia banyak mengimpor produk-produk mahal dari China sehingga menyebabkan defisit. Di sisi lain, surplus hanya terjadi dalam perdagangan produk-produk murah atau bernilai tambah rendah, seperti ferro-alloys dan pig iron.
"Ekspor ke China tidak menambah devisa, karena 100 persen keuntungannya dibawa pulang, tidak ada yang tersisa karena mereka tidak bayar PPh Badan. Untung berapa dari ekspor itu, dalam lima tahun itu setidaknya Rp200 triliun," ujar Faisal.
Menurutnya, pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat. Faisal menyebut bahwa saat ini Indonesia mengalami kutukan sumber daya alam (SDA), alih-alih berkah SDA untuk menyejahterakan rakyat.
