Bisnis.com, JAKARTA - Para pengembang properti disebut memiliki peluang untuk bisa turut serta membangun rumah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan REI siap mendukung proyek IKN baru.
Menurutnya, para investor asing saat ini tertarik dan tengah melibat perkembangan progress pembangunan Ibu Kota Baru. Pasalnya, selama 30 tahun tidak ada negara yang memiliki proyek pemindahan Ibu Kota.
"Kami siap menjadi pionir bersama dengan pemerintah membangun proyek Ibu Kota baru ini. REI siap menjadi motor pioneer di proyek phenomenal ini sekaligus sebagai icebreaker. Kalau REI ikut dan terlibat langsung dengan pemerintah pasti banyak investor asing yang ikut karena mereka percaya, kami ikut," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (1/10/2021).
Untuk diketahui, KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membentuk kelompok kerja (pokja) guna merealisasikan program pembangunan IKN ini.
Dalam IKN, nantinya ada 2 jenis pengembangan hunian baik secada APBN dan KPBU. Terkait secara KPBU, REI terbuka untuk mengikuti tender tersebut. Selain membangun perumahan untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri, nantinya di IKN ini juga akan dikembangkan perumahan untuk masyarakat umu.
Baca Juga
"Kami siap untuk menjadi motor penggerak IKN baru ini. Sebagain anggota REI sendiri sudah membangun 35 kota baru di wilayah Jabodetabek jadi kami siap membangun IKN," kata Rusmin.
Namun demikian, dia berharap RUU IKN mengatur aturan yang harus pro business tetapi juga sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku
Sementara itu, Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Ditjen Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah akan dimulai Tahun 2022.
Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukan terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.
Secara keseluruhan akan ada 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN. Jumlah itu untuk menampung masyarakat yang akan tinggal. Dengan target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045.
"Dari target populasi yang ada, dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," ucapnya.
Kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.
Komposisinya yaitu 70 persen ASN, TNI/Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum.
Dari jumlah hunian yang dialokasikan, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI/Poli dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.
Dia menuturkan pembangunan permukiman masyarakat di KIPP IKN yang akan dibiayai dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kawasan permukiman di KIPP IKN terbagi menjadi empat zona yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3," ujarnya.
Rencana hunian yang akan segera direalisasikan berada di Zona 1A yang dikhususkan bagi ASN dan TNI/Polri dengan total rumah yang akan dibangun 11.269 unit.
Total rumah tersebut dibangun sebanyak 888 unit untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), 382 unit Polri, 1.444 unit TNI, 139 unit Badan Intelejen Negara (BIN), dan 8.774 unit untuk ASN pemerintahan.
Menurut Dedy, dari total 11.269 unit rumah, sejumlah 2.306 unit menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan sisanya yaitu 9.232 akan dibiayai melalui skema KPBU yang merupakan peluang bagi para developer untuk turut serta membangun rumah di KIPP IKN," katanya.
Dedy menambahkan terdapat lima konsep desain perumahan yang akan dibangun di KIPP IKN.
Kelima konsep tersebut yakni optimalisasi lahan meliputi pemilihan lokasi, penentuan orientasi bangunan dan meminimalkan cut and fill lahan.
Lalu, arsitektur perumahan yang berkelanjutan meliputi efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material bangunan, pemanfaatan limbah, dan juga efisiensi operasional dan pemeliharaan.
Konsep lainnya yakni, desain perumahan yang berioritentas pada kesehatan (wellness) meliputi kualitas udara bersih, pemukiman hijau, dan juga aksesibilitas yang baik.
"Hunian yang aman dan tahan terhadap bencana dan menciptakan hunian pintar dengan memanfaatkan teknologi," tuturnya.
