Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong pembenahan sistem logistik perkotaan, salah satunya Jabodetabek melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Menurutnya, Jabodetabek merupakan kawasan aglomerasi yang terbesar di Asia ditambah dengan keberadaan lebih dari 10 kawasan industri besar yang berbanding lurus dengan aktivitas logistik.
“Perlu dibentuk sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih ramah lingkungan," kata Budi dalam Webinar Membangun Logistik Perkotaan Berkelanjutan di Jabodetabek, Selasa (28/9/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih baik ke depannya.
Saat ini, ujarnya, terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Pertama berdasarkan data Kementerian Keuangan, biaya logistik di Indonesia pada 2020 menjadi yang termahal di kawasan Asean, yaitu mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan oleh transportasi darat," sebutnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Budi menilai pertumbuhan layanan logistik dan kendaraan barang di daerah perkotaan juga ikut memperburuk kondisi jalan raya dan menciptakan kemacetan lalu lintas, serta berkontribusi pada kerusakan lingkungan perkotaan secara keseluruhan.
Permasalahan lainnya adalah kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui belanja e-commerce yang berdampak negatif pada kualitas hidup di perkotaan dengan adanya aktivitas-aktivitas logistik perkotaan.
Budi memerinci, tren belanja daring saat ini memicu tingginya mobilitas kendaraan di jalan raya perkotaan mulai dari angkutan motor hingga truk angkutan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, serta adanya pelanggaran dimensi kendaraan angkutan barang.
“Perkembangan industri logistik terus mengalami perubahan tren dan teknologi yang semakin pesat, yang juga menimbulkan permasalahan baru. Hal ini perlu direspons dengan cepat oleh dunia industri dan para penyedia jasa logistik,” imbuh Budi.
Sementara itu Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengatakan telah menggagas beberapa program pembenahan sistem logistik di darat yang telah tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Program ini menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20 persen dari PDB.
Dia menyebut saat ini kontribusi angkutan barang terhadap memburuknya lingkungan perkotaan semakin nyata. Kebisingan atau polusi suara di perkotaan juga menjadi salah satu produk sampingan dari angkutan barang yang patut mendapat perhatian.
"Sesuai kajian ALICE [Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe], angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25 persen CO2 dan 30-50 persen NOx serta beberapa partikel penyerta," tutur Polana.
