Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pembentukan aliansi pelayaran nasional atau Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) dinilai akan memudahkan pemerintah untuk mengendalikan dan memprioritaskan kebijakan yang mendukung ekspor nasional.
Direktur Lalu Lintas Laut Kemenhub Mugen Sartoto mengatakan pembentukan Indonesian SEA Masih berupa gagasan yang harus lebih dahulu dikaji. Kajian potensinya dimulai dari pengembangan media komunikasi digital bernama SEACOMM Shipping Enterprises Alliance Communication Media.
SEACOMM merupakan platform bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang) yang dapat digunakan untuk bertukar informasi terkait ketersediaan ruang muat, kuantitas dan jenis produk ekspor, asal produk ekspor, dan pengusaha ekspor. Sistem ini akan diintegrasikan di dalam sistem induk yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web.
Mugen berpendapat dengan adanya kepastian data yang dimiliki oleh pemilik barang dan operator pelayaran, maka keduanya bisa saling menyesuaikan untuk mengakomodir kebutuhan ekspor-impor. Data ini bisa menjadi dasar untuk menilai kebutuhan soal pembentukan SIA.
“Kalau dari studi lanjut pembentukan aliansi ternyata layak tinggal kita lihat aturan apa yang dibutuhkan mendukung ini. Kalau ada yang dianggap menghalangi dan tidak kondusif ya kita akan revisi utamanya terhadap investasi kapal yang nantinya beroperasi ke luar negeri,” ujarnya, Senin (27/9/2021).
Pemerintah, lanjutnya, tidak memaksakan wacana ini kepada pelaku. Dia juga menyadari pembentukannya jelas tidak mudah, kompleks, dan membutuhkan investasi yang besar untuk memiliki kapal, kantor cabang, organisasi. Realisasi wacana ini bergantung pada stakeholder terkait tak hanya dari Kemenhub tapi juga melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lainnya.
Baca Juga
“Tapi intinya kalau kita sudah ada aliansi dan punya kapal nasional yang melayani ekspor ke luar negeri untuk kontainer. Akan lebih mudah mengendalikan dan mengintervensi kepentingan nasional didahulukan. Dari perusahaan pelayaran yang sudah ada diberikan modal untuk membangun kapal dan mengoperasikan hingga membangun jaringan. Pada akhirnya, eksportir juga terbantu,” jelasnya.
