Bisnis.com, JAKARTA - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pembiayaan utang pemerintah per Agustus 2021 mengalami penurunan 20,5 persen menjadi Rp550,6 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realiasi ini setara dengan 46,8 persen dari target APBN 2021.
“Hanya 46,8 persen ini sudah bulan Agustus, jadi jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Kalau kita lihat growth-nya bahkan dibanding tahun lalu terjadi negatif growth dari pembiayaan utang kita, yaitu 20,5 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2021, Kamis (23/9/2021).
Penurunan ini dipicu oleh adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020. Dia menuturkan pemerintah mengunakan SAL dalam kondisi saat ini. Faktor lainnya yakni penyesuaian investasi, kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III, serta proyeksi penyesuaian defisit APBN.
"Kinerja pasar SBN kian membaik dengan imbal hasil atau yield yang relatif terjaga, seiring dengan adanya SKB III," kata Sri Mulyani.
Dari Januari hingga 15 September 2021, BI telah menyerap SBN sebesar Rp139,8 triliun yang berupa Surat Utang Negara (SUN) Rp95,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 44,25 triliun.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus melakukan diversifikasi SUN, salah satunya dengan penerbitan perdana Sustainable Development Goals (SDGs) bond senilai 500 juta euro dengan spread terhadap Mid-Swaps terendah untuk SUN denominasi euro dengan tenor 12 tahun. Pemerintah juga menerbitkan global bonds dalam rangka liability management senilai total US$1,16 miliar.
Sementara itu, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per Agustus 2021 tercatat sebesar Rp383,2 triliun. Jumlah itu mencapai 2,32 persen dari produk domestik bruto atau PDB.
Sri Mulyani menjelaskan perkembangan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan, pengeluaran, dan kondisi terkini. Sri Mulyani menjelaskan bahwa per Agustus 2021, defisit APBN tercatat sebesar Rp383,2 triliun.
Baca Juga
Defisit terjadi atas realisasi belanja negara sebesar Rp1.560,8 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp741,3 triliun, bea cukai Rp158 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp158 triliun.
