Bisnis.com, JAKARTA – Peran badan usaha swasta dinilai dapat membantu percepatan dan perluasan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga untuk daerah-daerah terdepan, terpencil, terluar atau 3T di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa peran badan usaha swasta akan sangat baik dalam membantu menyalurkan BBM di daerah 3T. Namun, sampai dengan saat ini peran badan usaha swasta masih sangat minim karena kurangnya minat.
“Permasalahannya adalah sejauh ini belum ada yang mau karena tantangan yang ada. Jika memang ada dan banyak pihak swasta yang mau menyalurkan, saya kira akan sangat membantu pemerintah dan Pertamina,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/9/2021).
Mamit menuturkan, program BBM satu harga telah berjalan dengan baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat di daerah 3T. Pasalnya, harga BBM yang tidak tinggi dapat berdampak kepada turunnya harga-harga kebutuhan pokok dan juga biaya transportasi.
Dia menambahkan, melalui program BBM satu harga, Pertamina mampu menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah sebagai perusahaan pelat merah.
“Evaluasi yang dilakukan saya kira adalah pengawasan bahwa benar harganya tidak dinaikan di masyarakat, karena memang kadang masyarakat membeli untuk dijual eceran. Selain itu, pasokan harus dipastikan atau bahkan ditambah jangan sampai nanti baru datang habis dan butuh waktu lama untuk datang lagi,” jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan membangun sebanyak 77 titik lembaga penyalur BBM satu harga.
Arifin menjelaskan, program BBM satu harga telah dimulai sejak 2017 untuk pemerataan penyaluran BBM ke daerah 3T. Sampai dengan 2020, jumlah lembaga penyalur BBM satu harga telah mencapai 250 unit.
“2021 masih ada 44 penyalur yang sudah menyalurkan dari target 77. Dengan waktu 3 bulan lagi diharapkan target 2021 bisa dipenuhi,” ujarnya.
