Kapasitas Fiskal Lima Provinsi Naik, Papua Barat Tumbuh Tertinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Enam provinsi mencatatkan penurunan tingkat kapasitas fiskal daerah pada 2021 dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, terdapat lima provinsi yang tingkat kapasitas fiskalnya naik pada tahun ini, di antaranya Papua Barat yang naik dua tingkat.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Aturan itu ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/8/2021) dan diundangkan satu hari setelahnya.

Beleid itu menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK 120/2020 yang memetakan KFD pada tahun lalu. Dalam aturan baru, Sri Mulyani menjabarkan indeks dan kategori terbaru KFD dari 34 provinsi.

Berdasarkan PMK 116/2021, terdapat empat provinsi yang masuk kategori KFD sangat tinggi, lima provinsi kategori tinggi, delapan provinsi kategori sedang, delapan provinsi kategori rendah, dan sembilan provinsi di kategori sangat rendah. Jumlah provinsi di setiap kategorinya sama dengan yang ada pada tahun lalu.

Meskipun begitu, terdapat perubahan indeks KFD dari sejumlah provinsi yang menyebabkan berubahnya kategori KFD provinsi tersebut. Bisnis mencatat bahwa terdapat enam provinsi yang tingkat kapasitas fiskalnya menurun dan lima provinsi yang mengalami kenaikan.

Keenam provinsi yang mengalami penurunan KFD pada tahun ini, saat pandemi Covid-19 berlangsung, adalah Kalimantan Tengah dengan indeks KFD (IKFD) 0,392 atau termasuk dalam kategori rendah. Pada tahun lalu, provinsi itu memiliki IKFD 0,776 dengan kategori KFD sedang.

Lalu, terdapat Nusa Tenggara Timur yang pada tahun lalu memiliki IKFD 0,786 (sedang) dan turun menjadi0,454 (rendah), Jambi yang tahun lalu 0,357 (rendah) turun menjadi0,249 (sangat rendah), dan Sulawesi Tenggara yang tahun lalu 0,389 (rendah) dan turun menjadi 0,233 (sangat rendah).

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang kapasitas fiskalnya kurang, yakni pada tahun lalu 0,390 (rendah) dan tahun ini menjadi 0,269 (sangat rendah). Padahal, provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa memiliki kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi.

Lima provinsi yang mencatatkan kenaikan KFD adalah Banten, yang tahun lalu 0,847 (sedang) lalu naik tahun ini menjadi1,133 (tinggi). Terdapat Bali yang tahun lalu 0,533 (rendah) naikmenjadi 0,461 (sedang), Aceh tahun lalu 0,220 (sangat rendah) naik menjadi0,303 (sedang), dan Kepulauan Riau yang tahun lalu 0,244 (sangat rendah) lalu naikmenjadi 0,368 (rendah).

Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang mencatatkan kenaikan KFD tertinggi, yakni pada tahun lalu 0,156 (sangat rendah) kemudian tahun ini menjadi 0,651 (sedang). Berbeda dengan empat provinsi lain yang naik satu kategori, kenaikan IKFD membuat Papua Barat naik dua kategori, dari sangat rendah menjadi sedang.

Pemerintah melakukan pemetaan KFD untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah, tercermin dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

"Peta KFD dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tulis Sri Mulyani dalam PMK 116/2021, dikutip pada Kamis (16/9/2021).

Berikut daftar kapasitas fiskal daerah 34 provinsi di Indonesia berdasarkan PMK 116/2021:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel