Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anindya Buka Suara soal Oknum Kadin Palak Proyek Pabrik Kimia Chandra Asri

Kadin Indonesia melakukan verifikasi atas dugaan oknum Kadin Cilegon meminta 'jatah' pada investor yang terkait proyek pabrik kimia milik Chandra Asri Group.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat ditemui di Gedung TempoScan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025)./Bisnis-Afiffah Rahmah Nurdifa
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat ditemui di Gedung TempoScan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025)./Bisnis-Afiffah Rahmah Nurdifa

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku tengah melakukan verifikasi atas unggahan viral di media sosial yang menunjukkan anggota Kadin di Cilegon diduga meminta 'jatah' proyek pada investor yang terkait pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik Chandra Asri Group. 

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dan membentuk tim verifikasi. Kadin pusat bersama dengan pemerintah setempat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan turun ke lapangan besok, Rabu (14/5/2025). 

"Kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota sehingga kita akan bekerja sama dengan provinsi," kata Anin saat ditemui di TempoScan Tower, Selasa (13/5/2025). 

Tak hanya itu, Kadin mengutus wakil ketua umum bidang hukum dan organisasi untuk menindaklanjuti seta menyikapi secara bijak. Dalam hal ini, Anin mengarahkan Kadin untuk fokus meningkatkan perdagangan dan investasi ke dalam negeri. 

"Tentu, kami juga menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan represif," imbuhnya. 

Anin belum dapat memastikan tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan kepada pihak atau oknum yang melakukan tindakan meminta jatah ke investor tersebut.

"Jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu itu Kadin bersama gubernur Banten atau yang diutus, bersama BKPM dan penegak hukum akan melihat," terangnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa peningkatan dan keamanan investasi menjadi faktor penting untuk mendukung terwujudnya target pertumbuhan ekonomi 8%. 

Untuk itu, Kadin akan mengawal dan menyikapi gangguan keamanan yang mengganggu investor. Namun, tetap melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Anin juga tak menampik bahwa kondisi ini akan mengganggu iklim investsi di Indonesia. 

"Iya pasti kan [akan mengganggu] kita juga jauh ke luar negeri untuk mendatangkan investor ke dalam negeri tentu kita juga mesti melihat dengan bijak semua ini, tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media kita ingin melihat langsung dan bertemu. Kadin itu besar, tapi semangatnya dari kami pro business, pro jobs, tapi juga pro untuk pemberdayaan masyarakatnya," pungkasnya. 

Untuk diketahui, proyek pembangunan pabrik kimia CA-EDC yang akan dibangun PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) ramai disorot usai adanya dugaan permintaan ‘jatah’ proyek dari organisasi masyarakat (ormas) hingga pelaku usaha setempat.  

Hal ini terlihat dari berbagai video yang tersebar lewat akun Instagram, X hingga TikTok yang menunjukkan sejumlah pihak yang diduga adalah Kadin Cilegon hingga ormas setempat meminta jatah dari total investasi yang digelontorkan untuk membangun pabrik tersebut.  

Dalam unggahan video yang beredar salah satunya melalui akun TikTok Fakta Banten, pada Minggu (11/5/2025), pihak-pihak tersebut bertemu dengan perwakilan dari Chengda Engieering Co yang merupakan kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC.  

Terlihat dalam video, beberapa orang mengenakan seragam putih dan hitam lambang Kadin ikut bersuara dalam pertemuan tersebut. Tak hanya Kadin, terdapat lembaga asosiasi dan ormas lain yang disebutkan turut hadir dalam agenda tersebut seperti HIPPI, Hipmi, Gapensi, HNSI, dan lainnya. 

Pada pertengahan video, seseorang yang mengaku perwakilan Kadin Cilegon mulai meninggikan suara dan memperjelas tujuan agenda pertemuan tersebut yakni meminta 'porsi' dari proyek pembangunan pabrik. 

"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin," terangnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper