Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 memberikan keuntungan tersendiri bagi Tanah Air di tengah upaya memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa setidaknya tiga manfaat dari aspek ekonomi yang akan didapatkan oleh Indonesia saat ditunjuk memegang Presidensi G20.
Pertama, terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, kedua penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun.
Ketiga, terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang.
“Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi untuk mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (14/9/2021).
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional.
Kehadiran para delegasi, kata dia, berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung terhadap sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dikatakan Menkeu, G20 merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang, secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
“Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global, antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership.”
