Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat saat ini jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong akses pembiayaan untuk UMKM. Pasalnya, dia menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan.
Dia mengatakan pemerintah menargetkan kredit UMKM di perbankan 30 persen pasa tahun 2024.
“Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu untuk segera diatasi sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi. Oleh karena itu Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di Perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024,” ujar Airlangga pada webinar yang diselenggarakan oleh Alika Communications, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Sabtu (11/9/2021).
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun.
Baca Juga
Airlangga mengatakan penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi.
Dukungan ini, tambahnya, akan membantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7 persen - 4,5 persen dapat tercapai di tahun 2021.
Mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon.
Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun.
Sementara, hingga akhir semester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun melalui bank himbara, bank syariah, dan BPD. Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp777,31 triliun.
Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20 persen.
Adapun, Airlangga menilai penguatan basis pelaku usaha Mikro dan Kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal.
“Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi,” kata Airlangga.
Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sama Airlangga turut mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam membantu menyelamatkan UMKM dan sektor informal di masa pandemi.
“Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan perbankan atas dukungannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal,” pungkasnya.
