Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang merespons positif terkait dengan tawaran kerja sama dari Indonesia atas Proving Ground di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan respon yang baik dan antusiasme yang ditunjukkan oleh Jepang, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun fasilitas tersebut. Menhub pun berharap banyak dengan adanya pembangunan fasilitas ini, Indonesia nantinya bisa melakukan ekspor kendaraan tanpa melakukan uji tipe di luar negeri.
“Kami gembira mereka merespons dengan baik, nantinya dalam rangka untuk ekspor mobil, kita enggak perlu lagi melakukan uji tipe kendaraan di Luar Negeri,” ujarnya dikutip, Rabu (8/9/2021).
Seperti diketahui, Kemenhub akan membangun proving ground berstandar internasional di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Selain itu, juga akan dibangun Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Bekasi Timur.
Dia menyebut, Kemenhub akan membuat fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang lebih lengkap dari yang sudah ada di BPLJSKB saat ini dan juga berstandar internasional. Melalui pembangunan proving ground, Balai pengujian kendaraan di Bekasi ini nantinya akan menjadi tempat pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional yang terbesar di Asean.
Tak hanya di situ, Menhub juga menjelaskan bahwa pembangunan proving ground ini akan semakin melengkapi fasilitas yang sudah ada di Balai Pengujian diantaranya fasilitas Uji Pengereman, Tes Speedometer, Uji Kebisingan, Uji Kemudi, Uji Kecelakaan, Uji Stabilitas, Kendaraan Bertenaga Listrik, dan Emisi CO2.
Baca Juga
Selain itu, lanjutnya, fasilitas pengujian proving ground nantinya akan dibangun mirip dengan kondisi jalan sebenarnya. Yaitu mulai dari jalan rusak, jalan berlumpur, jalan tergenang air, high speed test track, cross wind test, dust tunnel, skid pad, hingga uji tabrak.
"Pembangun fasilitas uji kendaraan ini akan dilakukan melalui skema pendanaan kreatif non-APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha [KPBU]. Ditargetkan proses lelangnya akan dilakukan pada tahun ini dan diharapkan sudah bisa beroperasi pada 2024," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
