Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Beban Fiskal Bertambah, Ini Respons Banggar Soal SKB Jilid III

Kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III itu berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 24 Agustus 2021  |  19:29 WIB
Beban Fiskal Bertambah, Ini Respons Banggar Soal SKB Jilid III
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah (kemeja putih) yang juga politisi PDI Perjuangan memberikan klarifikasi di Gedung DPR terkait hoaks bagi-bagi uang dan kerumununan massa di Madura, Jawa Timur, Kamis (15/4/2021). JIBI - Bisnis/Jhon Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengapresiasi  kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam berbagi beban utang bersama (burden sharing) khususnya dalam menyerap Surat Berharga Negara (SBN). 

Kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III itu berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah. Hal itu, ujarnya, berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan. 

“Saya selaku Ketua Banggar DPR memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan burden sharing ini, sekaligus bangga terhadap kemauan bergotong-royong dari BI, bahkan kontribusi gotong-royongnya sejak awal pandemic,” katanya, Selasa (24/8/2021). 

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga mengapresiasi Menkeu Sri Mulyani indrawati atas kerja kerasnya mencari banyak breakthrough menghadapi tahun tahun fiskal yang sulit ini.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi domestik sangat tinggi seiring pandemi Covid-19 yang masih belum berlalu. Setidaknya selama tiga tahun anggaran negara sejak 2020-2022, Indonesia tidak akan kuasa menghindarkan diri dari pembiayaan utang. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian itu menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Indonesia  bergantung pada pembiayaan utang sebesar Rp1.229,62 triliun dan pada tahun 2021 pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp 961,5 triliun. 

Namun tingginya kebutuhan terhadap pembiayaan utang berdampak panjang. Salah satunya, beban bunga utang yang harus dipikul dikemudian hari. katanya.

“Termasuk pada tahun-tahun sulit akibat pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya ini berupa beban pokok dan utang pada tahun tahun sebelumnya,” kata Said, Selasa (24/8).

Karena itu dia berharap ke depan kerjasama pemerintah dan BI makin dieratkan, terutama dalam kedudukannya BI dan Menteri Keuangan sebagai anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), bersama OJK dan LPS,” katanya.

“Semoga kerjasama, gotong royong ini menginspirasi banyak kementerian/lembaga lainnya, sekaligus memupuk modal semangat segera mengakhiri pandemi Covid-19, dan menyosong kehidupan sosial dan ekonomi yang pulih seperti sedia kala,” katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

banggar burden sharing
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top