Peluang Besar Pelaku E-Commerce, Pemerintah Perlu Bantu Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki peluang transaksi lintas negara atau cross border dalam platform e-commerce yang besar. Pelaku usaha disarankan segera memanfaatkan hal ini.
 
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan volume transaksi cross border dalam perdagangan elektronik di Indonesia terbilang masih kecil, yakni di bawah 5 persen dari total transaksi. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara Asean mencapai 20,2 persen dari total ekspor nonmigas pada Juli 2021.
 
“Peluang transaksi lintas negara dalam platform e-commerce perlu dimanfaatkan secepat mungkin khususnya untuk pasar Asean. Transaksi lintas negara masih kecil, padahal porsi pasar Asean mencapai 20,2 persen dari total ekspor nonmigas Juli dan prospek pertumbuhan kelas menengah yang dinamis khususnya di Malaysia, Thailand dan Vietnam,” kata Bhima, Senin (23/8/2021).
 
Bhima mengatakan pembukaan layanan lintas negara bisa membawa keuntungan bagi platform dagang-el karena jumlah transaksi yang bisa diperoleh bakal mengikuti tren perdagangan lintas negara. Barang yang ditawarkan pelapak juga bakal makin diminati konsumen dari berbagai negara.
 
“Tantangannya sejauh ini lebih ke kesiapan pelaku usaha atau mitra yang bergabung dalam ekosistem cross border. Bagaimana meningkatkan kualitas produk, kecepatan logistik, dan kompetisi dari sisi harga,” tambahnya.
 
Dia menjelaskan pemerintah dan platform dagang-el bisa mendesain bentuk cross border yang efektif. Salah satunya dengan memberikan fasilitas keringanan PPh dan pengurangan tarif PPN atau bea keluar untuk pelaku usaha berorientasi ekspor.
 
Selain itu, pelaku usaha bisa didorong untuk ekspor dengan dukungan pembiayaan. Dia mencatat bahwa sejauh ini pemerintah telah memiliki skema KUR berorientasi ekspor yang bisa dikolaborasikan untuk mendukung pelaku usaha cross border.
 
“Tentunya pendampingan diperlukan sehingga pelaku usaha bisa menjaga kualitas barang serta memenuhi kualifikasi ekspor. Pemerintah bisa saja mendukung terkait sertifikasi gratis di negara tujuan ekspor. Contohnya produk makanan minuman yang butuh sertifikat keamanan dan kesehatan produk,” kata dia.