Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sebagai tema kebijakan fiskal 2022. Selain itu, pemulihan sosial - ekonomi juga akan terus dioptimalkan.
Saat menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut momentum positif pada kuartal II/2021 harus terus dijaga termasuk melalui reformasi struktural.
Selain itu, UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang berdampak pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor serta penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi berkelanjutan.
“Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Dia menerangkan bahwa reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.
Selain itu, produktivitas juga mesti ditingkatkan didukung dengan kualitas sumber daya manusia serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata.
Dukungan lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi kondusif bagi dunia usia.
Di sisi lain, Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Pemerintah kata dia akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yakni 5,5 persen.
Proyeksi itu berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19.
