Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada seluruh anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang baru dilantik untuk segera menentukan kelanjutan dari proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan BPH Migas perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencari jalan tengah keberlanjutan proyek Cisem yang juga tak kunjung selesai.
"Saya kira saat ini komite BPH Migas yang baru saja dilantik kami anjurkan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menentukan langkah terbaik langkah tercepat dan langkah paling efisien untuk menentukan pendanaan serta proses pembangungan pipa Cisem," katanya kepada Bisnis, Kamis (12/8/2021).
Kelanjutan proyek Cisem sampai dengan saat ini masih belum menemui titik terang, Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan proyek itu pada tahun depan dengan menggunakan APBN. Pembangunan pipa Cisem telah dianggarkan dalam pagu anggaran Ditjen Migas Kementerian ESDM pada 2022.
Untuk membangun proyek itu, pemerintah menganggarkan investasi senilai Rp1 triliun. Pada tahun anggaran 2022 Kementerian ESDM akan membangun tahap Semarang-Batang sepanjang 84 kilometer dengan total anggaran Rp1 triliun dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 dengan pembangunan tahap Batang-Cirebon sepanjang 153 km dengan estimasi anggaran Rp1,89 triliun.
Namun, BPH Migas masih menjalankan proses proyek tersebut karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPH NO06/KT/BPH Migas/KOM/2021 pada 15 Maret 2021.
Baca Juga
PT Bakrie & Brothers Tbk. sebagai pemenang lelang kedua yang menggantikan PT Rekayasa Industri dalam proyek itu telah melimpahkan dokumen feasibility study, front-end engineering design (FEED), serta gas transportation agreement (GTA) dengan shipper.
Sidang komite BPH Migas untuk menilai dokumen yang diberikan BNBR pun masih berlangsung sampai dengan bulan ini sebelum pergantian anggota komite yang baru.
