Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan berpendapat batas kapasitas operasional industri berorientasi ekspor seharusnya bisa ditingkatkan, demi menjaga momentum kinerja ekspor RI yang positif. Ekspor tercatat sebagai salah satu komponen PDB dengan sumbangan yang cukup besar dengan terlepas dari kontribusinya yang masih di bawah 20 persen.
“Harusnya untuk industri orientasi ekspor 100 persen boleh beroperasi karena motor utama pertumbuhan di semester II adalah ekspor. Selain memanfaatkan booming harga komoditas, permintaan produk industri juga sedang naik. Pelaku usaha industri tidak mungkin menyasar pasar domestik karena konsumsi rumah tangga lokal sedang melemah,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Rabu (11/8/2021).
Ekspor barang dan jasa selama kuartal II/2021 tercatat tumbuh 31,78 persen secara tahunan. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2021 yang berada di angka 7,03 persen secara tahunan. Lebih lanjut, Bhima menilai bahwa pengawasan di kawasan industri cenderung lebih mudah dibandingkan dengan di pusat perbelanjaan jika operasional dilonggarkan.
“Selama masa PPKM level 4 distribusi industri untuk pengiriman bahan baku dan barang hasil olahan jangan sampai terganggu oleh penyekatan. Insentif perlu difokuskan ke sektor manufaktur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio mengatakan peningkatan kapasitas industri berorientasi ekspor perlu dilakukan dengan hati-hati demi mencegah risiko outbreak. Kondisi tersebut, lanjutnya, justru bisa memengaruhi kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan importir.
“Saran saya tetap di pengendalian pandemi. Di kawasan industri jangan sampai ada outbreak karena tak hanya satu pabrik yang terdampak, tetapi bisa banyak pabrik,” tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pembatasan aktivitas manufaktur selama PPKM, terutama pada industri berorientasi ekspor, bisa berkontribusi pada penurunan kinerja. Meski demikian, dia mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta melakukan pelonggaran karena pertimbangan aspek kesehatan.
“Jika manufacturing ditutup, terutama yang padat industri seperti garmen, tekstil sepatu yang sangat penting untuk ekspor dan pasarnya ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tentu akan berkontribusi langsung ke penurunan ekspor kita. Namun kita tidak bisa tidak disiplin dan terpaksa mengorbankan kesehatan dan justru berdampak pada penurunan ekonomi domestik dan pasar ekspor,” kata Lutfi.
Karena itu, lanjut Lutfi, pemerintah secara bertahap mulai mendiversifikasi pasar ekspor untuk menjaga permintaan. Salah satu langkah yang diambil Kementerian Perdagangan adalah menutup sejumlah perwakilan perdagangan dan pusat promosi di beberapa negara mitra tradisional dan mengalihkannya ke negara mitra nontradisional.
“Kemendag sedang shifting kepentingan perdagangan kita ke negara-negara nontradisional. Saya sudah menutup atase perdagangan di Denmark dan dipindahkan ke Turki. ITPC di Milan juga ditutup dan dialihkan ke Karachi, Pakistan. Jadi ini perubahan-perubahan di mana kita mencari pasar nontradisional,” tambahnya.
