Bisnis.com, JAKARTA — Melalui revisi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 31/2021 tentang PPKM level 4 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, pemerintah melakukan evaluasi yakni mengizinkan sektor esensial orientasi ekspor beroperasi penuh.
Tekait hal itu pengusaha pun menyambut baik karena telah sesuai dengan harapan relaksasi PPKM yang dinantikan selama ini.
Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan jika mempertimbangkan tren permintaan pasar global, pelaku usaha melihat saat-saat ini adalah waktu yang krusial bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor.
Hal itu akibat tren normalisasi permintaan pasar global sangat kuat sehingga diperkirakan dalam akhir tahun ini atau tengah tahun depan.
"Permintaa pasar global sudah akan rebound sepenuhnya kembali ke level 2019. Jadi, kami cukup yakin dengan kebijakan PPKM yang baru kinerja ekspor kita akan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada semester II/2021," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (11/8/2021).
Shinta menyebut saat ini kondisi sejumlah negara, khususnya Vietnam dan China yang kembali terkena gelombang kedua Covid-19 sebetulnya belum menganggu tren permintaan tersebut, tetapi justru berkontribusi meningkatkan harga-harga komoditas di pasar global.
Baca Juga
Pasalnya, pasokan dari kedua negara tersebut cenderung tertahan sehingga momentumnya sangat tepat bila Indonesia bisa meningkatkan kinerja ekspor atas produk-produk yang bersubtitusi dengan produk-produk yang diproduksi China dan Vietnam di pasar global.
"Oleh karena itu pengendalian pandemi dan relaksasi PPKM saat ini atau dalam waktu dekat sangat kami nantikan," ujarnya.
Namun, Shinta melanjutkan untuk memanfaatkan momentum tersebut tidak bisa hanya dengan relaksasi PPKM, tetapi juga harus dibantu dengan trade financing, fasilitasi perdagangan di sisi impor-ekspor.
"Juga dukungan logistik perdagangan yang memadai karena pandemi sangat menghambat kelancaran perdagangan dari sisi finansial maupun teknis sehingga perlu difasilitasi. Untuk itu kita perlu lihat seberapa jauh relaksasi PPKM juga didukung oleh faktor-faktor lain tersebut," kata Shinta.
