Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan masih terus menggodok skema tarif yang akan diberikan kepada pengembang agar pemanfaatan energi dari panas bumi bisa lebih kompetitif.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah akan mendukung pengembangan panas bumi dengan berbagai insentif yang dimungkinkan. Dalam Peraturan Presiden yang tengah digodok, pemerintah menyiapkan tarif yang kompetitif bagi pengembang.
Menurut Dadan, harga untuk panas bumi masih dalam pengkajian ulang dengan harapan dapat menumbuhkan minat dari berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk bergabung dalam pengembangan panas bumi.
“Kami pastikan balik modalnya cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan,” katanya dalam webinar yang digelar pada Kamis (29/7/2021).
Dadan mengungkapkan pemerintah tengah melaksanakan kegiatan eksplorasi wilayah kerja panas bumi di Nage dan Cisolok. Melalui upaya itu diharapkan dapat memberikan penyesuaian dari sisi harga. Pasalnya, kegiatan eksplorasi yang telah dimulai pemerintah dinilai mengurangi risiko dalam pengembangan panas bumi yang sangat besar.
Dengan demikian, untuk proses pengembangan selanjutnya para pengembang bisa mendapatkan fasilitas pendanaan lebih mudah karena telah berkurangnya risiko.
Baca Juga
“Harga panas bumi, saat ini sedang saya lunakkan. Saya akan dorong panas bumi yang layak secara keekonomiannya, sehingga bisa memanfaatkan panas bumi itu sebagai baseload. Keekonomiannya win-win dari sisi konsumen dan produsen,” jelasnya.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki F. Ibrahim mengatakan tantangan pengembangan panas bumi adalah harga EBT yang masih harus bersaing dengan pembangkit fosil, terbatasnya lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman dalam fase eksplorasi.
Selain itu, risiko dalam masa eksplorasi sangat tinggi, trasparansi dan jangka waktu penerbitan izin dapat mempengaruhi keenomian proyek.
“Jadi bagaimana caranya agar risiko eksplorasi itu jangan dilihat sebagai jangka pendek. Masih perlu kajian ulang untuk harga panas bumi, agar swasta bisa betul betul masuk ke panas bumi,” jelasnya.
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma berpendapat pengembangan panas bumi itu tidak bisa dilakukan sendiri sehingga perlu melibatkan berbagai pihak, pelaku usaha, pemerintah, dan investor.
Surya mengatakan peluang pengembangan panas bumi sangat besar dengan melihat potensinya yang besar. Panas bumi harus siap menjadi backbone transisi energi, posisinya lebih banyak dan kuat di Indonesia. Secara ekonomi akan membangkitkan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Kalau menjadi backbone, harus pelan-pelan dinaikkan kapasitasnya. Karena menjadi andalan,” ungkapnya.
