Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap jika diminta melakukan suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024) lalu. Prabowo optimis Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050.
Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan sebelumnya, yaitu emisi nol pada 2060. Menurut Prabowo, pensiun dini PLTU tenaga batu bara bisa terealisasi dalam 15 tahun ke depan lantaran RI memiliki cadangan geothermal atau panas bumi yang melimpah.
Terkait hal itu, Bahlil menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk komitmen Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060. Oleh karena itu, dirinya pun siap mengejar target tersebut.
"Sudah barang tentu dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Dia pun segera melakukan kajian untuk pensiun dini sejumlah PLTU. Sebab, transisi menuju energi baru terbaru (EBT) menjadi keniscayaan.
Baca Juga
Di sisi lain, Bahlil memastikan proses transisi energi itu tak membebani keuangan negara.
"Jadi kita mau [transisi energi], tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu pasti harganya mahal," ucap Bahlil.
Oleh karena itu, Bahlil bersama para pemangku kepentingan harus memutar otak untuk menemukan skema terbaik. Ini khususnya terkait pembiayaan.
"Ini yang kita lagi ada exercise tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan, orang pemerintah presiden, ya kita harus lakukan," tuturnya.
Bahlil menambahkan bahwa dirinya bakal segera bertemu Prabowo untuk meminta arahan lebih teknis terkait suntik mati PLTU tersebut.
"Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan meminta arahan-arahan lebih teknis," katanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. PLTU itu tersebar di berbagai provinsi. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit.
PLTU juga banyak tersebar Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Sementara, Papua Barat hanya memiliki satu PLTU di wilayahnya. Posisinya diikuti oleh enam provinsi yang sama-sama memiliki enam PLTU, yaitu Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.
Adapun, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Yogyakarta dan Maluku. Sementara, PLTU yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia adalah PLTU Jawa 7. PLTU yang terletak di Kabupaten Serang, Banten tersebut berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dari dua unit.