Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tetapi pemerintah juga perlu memberikan solusi untuk meminimalisir dampaknya kepada pengusaha transportasi.
Ketua Umum Organda Andre Djokosoetono meyakini keputusan pemerintah dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM level 4 oleh pemerintah diambil dalam menghadapi situasi darurat. Organda juga sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Fokus utama DPP Organda saat ini juga ingin berkontribusi terhadap berkurangnya penyebaran Covid-19 agar segera dapat dimulai pemulihan ekonomi. Namun, dia juga berharap kepada pemerintah menghilangkan dualisme kebijakan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar pelaku usaha jasa tranportasi mendapat kepastian berusaha.
“Pada prinsipnya Organda mendukung keputusan pemerintah jika diperpanjang namun perlu solusi untuk operator yang semakin banyak kendaraannya ditarik kreditur dan perlu dana insentif agar karyawan serta pengemudi dapat hidup,” ujarnya, Rabu (21/7/2021).
Sebelumnya, Andre menilai pengetatan syarat perjalanan bakal menurunkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menekan arus kas atau cash flow pengusaha perjalanan. Tidak dapat dihindari, dampaknya kepada mobilitas masyarakat juga berarti menurunnya kembali pendapatan usaha, termasuk angkutan di jalan.
Bahkan, lanjutnya, khusus untuk Angkutan Kota dan Provinsi (AKAP) kembali terpuruk akibat berbagai titik penyekatan terus diperluas untuk membatasi mobilitas masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah (Jateng) akan melakukan penutupan terhadap 27 pintu keluar tol, mulai 16 Juli 2021 hingga 22 Juli 2021.
Baca Juga
“Menyikapi berbagai masalah di atas DPP Organda mengingatkan kembali soal realisasi bantuan dan insentif bagi dunia usaha yang pernah dijanjikan pemerintah lewat Menko Perekonomian beberapa waktu lalu dengan harapan pengusaha transportasi mendapat pinjaman baru [refinancing] dengan bunga murah setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir,” ujarnya melalui siaran pers dikutip, Selasa (20/7/2021).
Bila janji tersebut tidak segera direalisasikan, dia memastikan sebagian besar operator transportasi bakal sulit bertahan. Bahkan sebelum PPKM Darurat saja, okupansi baru mencapai 60 persen dari normal, apalagi bila diberlakukan pengetatan seperti saat ini.
Hingga kini, DPP Organda mencatat belum ada insentif langsung yang diberikan kepada industri transportasi. Dalam hal ini, meminta pemerintah segera memberikan kompensasi kepada pekerja angkutan darat yang terdampak PPKM dan kebijakan larangan mudik beberapa bulan lalu.
