Bisnis.com, JAKARTA — Rencana merger Badan usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan mulai dari PT Pelabuhan Indonesia I–IV (persero) yang sudah menjadi wacana puluhan tahun lalu diharapkan berjalan lancar prosesnya pada tahun ini.
Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono mengatakan sejumlah masalah yang tengah dihadapi industri pelabuhan di Indonesia adalah terkait dengan biaya logistik yang tinggi akibat operasional dan infrastruktur pelabuhan yang kurang optimal sehingga menyebabkan tingginya waktu tunggu dan konektivitas yang kurang merata.
Persoalan lainnya adalah struktur yang kurang optimal untuk mengembangkan operasional dan infrastruktur sehingga menyebabkan inefisiensi dan kurang optimalnya belanja modal.
Menghadapi kondisi tersebut, kata dia, memang perlu adanya integrasi dan sinergi BUMN dalam layanan kepelabuhanan tanpa adanya pembagian atau pemisahan berdasarkan wilayah operasional. Tujuannya adalah peningkatan pergerakan pelabuhan , efisiensi bisnis, pengembangan kapasitas.
Oleh karena itu, Arief berharap integrasi ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga tidak mengganggu operasional pelabuhan.
“Mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Sudah lama diumumkan tapi belum terjadi karena masalah pertimbangan ekonomi,” ujarnya dalam webinar Leadership in digital era yang diselenggarakan oleh PPM School of Management, Sabtu (17/7/2021).
Selain itu, dalam kaitannya dengan biaya logistik di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, operasi dan infrastruktur pelabuhan memang belum optimal. Di antaranya waktu turnaround yang lama dan infrastruktur pelabuhan yang tidak mencukupi.
Arif juga memaparkan saat ini model bisnis 4 Pelindo juga masih terdapat kapasitas berlebih di sejumlah lokasi dengan adanya aset yang tak terutilisasikan secara optimal. Kemudian, pola operasi dan layanan di pelabuhan masih bervariasi dengan tingkat produktivitas yang rendah.
Belum lagi dari sisi belanda modal dan finansial empat pelindo yang terbatas. Arif menyebut Rasiso D/E Pelindo hanya sebesar 11,8 persen dibandingkan dengan tolak ukur yang semestinya sebesar 30—60 persen.
Menurutnya dengan adanya potensi model integrasi Pelindo akan adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan, investasi aset yang bertujuan mengurangi biaya logistik. Kemudian juga operasi yang lebih efisien dan dapat menciptakan konektivitas pelabuhan nasional. Dari sisi finansial, integrasi juga dapat meningkatkan kondisi neraca keuangan dan posisi finansial.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I -IV (Persero) pada kuartal III/2021 dan rampung pada kuartal II/2022.
Arif menjelaskan paling lambat awal Oktober 2021, penggabungan induk Pelindo dan pendirian sub holding dapat diimplementasikan. Secara timeline, paparnya, aktivitas utama pada tahun ini adalah kajian bersama implementasi penggabungan selesai dilakukan. Kemudian juga penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (PP), akta penggabungan, rencana utama bisnis, desain transisi sistem korporasi, serta kajian inbreng ke sub holding.
Setelah itu, lanjutnya, secara bertahap transaksi inbreng saham perusahaan anak dari Pelindo pasca merger ke sub holding dilaksanakan hingga memulai proses integrasi dan transformasi bisnis kepelabuhanan. Pada kuartal II/2022, perseroan tinggal melanjutkan implementasi peta jalan transformasi pasca penggabungan.
“Diharapkan integrasi dari Kementerian BUMN dimulai Kuartal III/2021. Ini berarti pada akhir September 2021 atau awal Oktober 2021. Legal merger Pelindo I-IV. Betahap inbreng sub holding sampai dengan kuartal II/2022. Kalau bisa lebih cepat lagi awal 2022 bisa selesai semuanya,” katanya.
