Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan belanja anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk memberikan kompensasi bagi sektor konsumsi yang terdampak oleh pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM Darurat.
“Dengan PPKM Darurat dan pengetatan PPKM Mikro, tentunya akan mendorong sektor konsumsi ke bawah sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menkompensasinya dengan optimalisasi belanja APBN dan salah satunya dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional, agar konsumsi bisa terus terdorong,” ujar Airlangga pada sambutannya di Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7/2021).
Adapun, dia memaparkan realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.
Selain itu, untuk menopang penerapan PPKM Darurat dan pengetatan PPKM Mikro di seluruh Indonesia, dia juga menyebut pemerintah telah melakukan realokasi anggaran PEN yang memiliki lima kluster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM, program prioritas, dan insentif usaha.
“Sektor kesehatan tetap menjadi priroitas dan direalokasikan sebesar Rp193,93 triliun,” ujar Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Sementara itu anggaran untuk dukungan UMKM menjadi Rp171,77 triliun dan anggaran untuk perlindungan sosial menjadi Rp 153,86 triliun.
Terkait perlindungan sosial, Airlangga mengatakan program tersebut akan berwujud perpanjangan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan beras 10 kilogram untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) serta penerima BST.
“Program itu adalah tambahan [beras] 10 kilogram untuk 20 juta masyarakat. Kemudian juga diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 sampai 900 kwh, dan relaksasi serta percepatan jumlah penerima BLT Desa,” jelasnya.
Selanjutnya, Airlangga memaparkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dengan total sebesar Rp11,76 triliun telah disalurkan ke 9,8 juta pelaku usaha mikro per Juni 2021. Bantuan tersebut, katanya, akan kembali disalurkan dengan total Rp3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada periode Juli sampai September 2021.
“Pemerintah juga memperpanjang sejumlah insentif antara lain sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan seperti perpanjangan PPnBm pada kendaraan bermotor yang akan berlaku sampai Agustus 2021,” imbuhnya.
