Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait polemik adanya layanan vaksinasi Covid-19 berbayar.
Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menjamin vaksin Covid-19 tetap gratis bagi 70 persen masyarakat indonesia dalam rangka mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
“Pemerintah menjamin 70 persen herd immunity secara gratis dan sudah ada di dalam anggaran APBN kita,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Sri mengatakan, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana mempercepat vaksinasi COvid-19 sehingga vaksinasi 1-2 juta dosis per hari dapat dilakukan.
“Tinggal memang kecepatan vaksinasi dengan memobilisasi TNI/Polri dan BKKBN supaya kita segera bisa mengejar 1-2 juta per hari seperti yang memang kita harapkan,” jelasnya.
Sebagai gambaran, pemerintah menargetkan vaksinasi dapat mencapai 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 dan 2 juta pada Agustus 2021.
Baca Juga
Sri mengatakan jumlah dosis vaksinasi pertama yang telah disuntikkan mencapai 36,19 juta dosis dan vaksinasi kedua mencapai 14,97 juta dosis per 10 Juli 2021.
Dikarenakan adanya polemik vaksin berbayar, PT Kimia Farma Tbk. telah memutuskan untuk menunda Program Vaksinasi Gotong Royong individu atau vaksinasi berbayar yang tadinya akan digelar pada hari ini (12/7/2021).
Program Vaksinasi Gotong Royong Individu telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau orang-perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
Program vaksinasi individu tersebut hanya akan menggunakan vaksin Sinopharm dan dikenakanan biaya kepada masing-masing individu yang akan divaksin sebesar Rp321.660 per dosis seperti tertulis dalam aturan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
