Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian ESDM Susun Simulasi Roadmap Menuju Karbon Netral di 2050

Dalam simulasi peta jalan (roadmap) itu disebutkan bahwa dalam lima tahun mendatang pemerintah akan fokus memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 11 Juli 2021  |  12:12 WIB
Petugas melakukan pengawasan dan pengecekan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Istimewa - PLN
Petugas melakukan pengawasan dan pengecekan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Istimewa - PLN

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji peta jalan transisi energi menuju netral karbon di sektor energi pada 2050 meski belum disepakati secara nasional.

Dalam simulasi peta jalan (roadmap) itu disebutkan bahwa dalam lima tahun mendatang pemerintah akan fokus memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.

Dalam periode itu, pemerintah juga akan fokus mengejar pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen, serta penyelesaian program 35.000 megawatt (MW) dan fast track program (FTP) I 6.000-7.000 MW.

“Dalam periode 2021—2025, kami berharap program 35.000 MW dan FTP I sudah bisa selesai, sehingga tidak ada lagi penambahan pembangkit fosil, khususnya batu bara setelah 2025,” kata Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris dalam sebuah webinar, Jumat (9/7/2021).

Kemudian pada periode 2026—2030, pemerintah akan menggenjot pemanfaatan EBT, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Menurutnya, pengembangan PLTS akan diutamakan karena memiliki keunggulan dari sisi harga yang sudah semakin turun dan waktu konstruksi yang paling cepat dibandingkan dengan pembangkit EBT lainnya.

Pada periode ini, pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor listrik juga akan dimaksimalkan untuk menekan impor minyak dan gas, serta untuk meningkatkan konsumsi listrik agar dapat menyerap pasokan listrik yang saat ini berlebih.

Pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik dapat mencapai 2 juta unit untuk roda empat dan 13 juta unit untuk roda dua di 2030. Sementara itu, penggunaan kompor listrik ditargetkan mencapai 10 juta unit di 2030.

Selanjutnya, pemerintah berharap teknologi carbon capture and storage atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) sudah bisa diaplikasikan di pembangkit listrik berbasis energi fosil pada 2031—2035.

“Periode 2036—2040, kami berharap sektor energi sudah peak untuk emisinya. Jadi berharap agar jangan lagi ada penambahan emisi dari sektor energi. Tentunya dalam hal ini teknologi yang advance akan kami kembangkan, misalnya untuk teknologi integrated gas combine cycle dengan CCS. Kami juga berharap seluruh kendaraan roda dua sudah memanfaatkan kendaraan listrik,” ujarnya.

Lebih lanjut, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diharapkan sudah bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional dengan catatan potensi EBT lainnya sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya pada 2041—2045.

Dengan berbagai upaya tersebut, kata Harris, karbon netral diharapkan dapat tercapai di 2050. Pengoperasian PLTU batu bara pada 2045—2050 juga diperkirakan secara natural akan berhenti.

Sebagai gantinya, pemenuhan kebutuhan pasokan listrik diharapkan mampu dipenuhi dengan adanya penambahan kapasitas PLTN dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik untuk roda empat juga diharapkan bisa diterapkan secara keseluruhan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian esdm energi baru terbarukan emisi karbon
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top