Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah pada akhir Mei 2021 mencapai Rp6.418,15 triliun, setara dengan 40,49 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Posisi utang tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mencapai Rp6.527,29 triliun.
“Hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita Edisi Juni 2021, yang dikutip Bisnis, Senin (28/6/2021).
Kemenkeu menjelaskan kebutuhan utang selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, tetapi pemerintah tetap menyiapkan strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman.
Tercatat, porsi valuta asing (valas) dalam utang pemerintah mencapai 32 persen pada akhir Mei 2021, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 2015 yang mencapai 44,6 persen.
Selanjutnya, indikator risiko refinancing juga terjaga dengan waktu jatuh tempo utang rata-rata (average time to maturity/ATM) yang menurun dari 9,39 pada 2015 menjadi 8,7 pada Mei 2021.
Lebih lanjut, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang pada Mei 2021 tercatat sebesar Rp330,09 persen, terdiri dari realisasi SBN (neto) sebesar Rp348,01 triliun dan realisasi pinjaman yang turun sebesar Rp17,92 triliun.
Kemenkeu menjelaskan pembiayaan utang pada 2021 digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan countercyclical, dikelola secara pruden, fleksibel dan terukur, terutama untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Pembiayaan utang pemerintah pun dikelola dengan baik untuk mendapatkan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali.
