Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak Sesuai Harapan, BPK: Pemilu Serentak 2019 Alami Pemborosan Rp171 Miliar

Alih-alih membuat anggaran lebih hemat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat penyelenggaran pemilihan umum serentak pada 2019 menyebabkan adanyay pemborosan dengan total sekitar Rp171 miliar.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 25 Juni 2021  |  14:35 WIB
Petugas Bawaslu duduk di depan layar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara final tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019, di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50%. - Reuters/Willy Kurniawan
Petugas Bawaslu duduk di depan layar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara final tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019, di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50%. - Reuters/Willy Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi serentak dan dimulai perdana pada 2019 diharapkan dapat menghemat anggaran penyelenggaraan jika dikomparasi dengan dipisah.

Akan tetapi pada kenyataannya sebaliknya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada pemborosan dengan total sekitar Rp171 miliar.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II/2020 yang diterbitkan BPK, efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak diukur dari pencapaian tujuan organisasi. Adapun akuntabilitas, berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kekurangefektifan dan kelemahan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” tulis IHPS sebagaimana dikutip Bisnis, Jumat (25/6/2021). 

Kekurangefektifan penyelenggaraan pemilu, papar IHPS antara lain timbul dari pendistribusian logistik pemilu tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran.

Kelemahan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu serentak akibat pertanggungjawaban honorarium badan penyelenggara dan honorarium output kegiatan tidak sesuai ketentuan.

Lalu ada pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri yang tidak sesuai ketentuan. Terakhir, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta distribusi logistik yang belum sesuai ketentuan.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan pula bahwa terdapat pemborosan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sebesar Rp165,45 miliar, MYR439.030 [Rp3,79 juta], KRW6,60 juta [Rp84,53 juta], dan AUD504.000 ribu [Rp5,53 miliar],” papar IHPS.

Pemborosan tersebut akibat pembiayaan pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian, pembayaran honorarium output kegiatan, pembentukan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di luar premis yang tidak digunakan, serta pengiriman surat suara melalui pos dengan alamat yang tidak valid dan tidak kembali ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anggaran bpk Pemilu 2019
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top