Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kerja sama pada bidang ketenagakerjaan dengan Belanda. Selain perlindungan sosial, Belanda juga membutuhkan banyak tenaga migran khususnya perawat.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan di sela-sela pertemuan G20, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Belanda untuk meningkatkan kerja sama sektor ketenagakerjaan.
Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees.
Hindun mengatakan salah satu pembahasan kerja sama bilateral itu terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/6/2021).
Selain perlindungan sosial, Hindun menuturkan adanya rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor perawat dan caregiver ke Belanda. Peluang kerja sebagai perawat dan caregiver di Negeri Kincir Angin terbuka lebar karena banyaknya penduduk usia tua di Belanda.
Baca Juga
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan [nurse dan caregiver]," kata Hindun.
Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar menambahkan terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022, Indonesia mendapat dukungan dari Belanda untuk kesuksesan presidensi pada tahun depan.
Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," katanya.
Reza melanjutkan hal lain yang dibahas ialah pelatihan vokasi berbasis komunitas. Kemenaker hingga 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas untuk meningkatkan SDM Indonesia.
Pemerintah Belanda, katanya, akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya.
