Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster kesehatan per 18 Juni 2021 mencapai Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari total pagu sebesar Rp172,84 triliun.
“Ini sangat penting kita telah menyiapkan pagu yang cukup apalagi sekarang kita menghadapi kenaikan kasus Covid-19 sehingga ini bisa digunakan untuk menangani dan mengantisipasi kenaikan kasus ke depan,” jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/6/2021).
Secara rinci, realisasi anggaran PEN kluster kesehatan dibagi ke beberapa program. Di antaranya adalah untuk keperluan diagnostik seperti testing dan tracing yang sudah terealisasi Rp0,25 triliun atau 3,8 persen dari total pagu Rp6,68 triliun.
Adapun, Kemenkeu mencatat realisasi testing rendah karena masih menggunakan stock reagen test PCR dan rapid antigen yang ada di Kementerian Kesehatan, BNPB, dan hibah dari WHO.
Untuk keperluan therapeutic yang terbagi ke dalam biaya klaim perawatan pasien serta insentif dan santunan tenaga kesehatan (nakes), sudah terealisasi Rp18,19 triliun atau 29,6 persen dari total pagu Rp61,54 triliun.
Lalu, anggaran PEN untuk program vaksinasi telah terealisasi Rp9,27 triliun atau 15,9 persen dari total pagu Rp58,11 triliun. Sementara untuk insentif perpajakan kesehatan untuk penanganan Covid-19 termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk vaksin, sudah terealisasi Rp3,10 triliun atau 14,9 persen dari total pagu Rp20,85 triliun.
Baca Juga
Selain itu, anggaran untuk iuran jaminan kesehatan (JKN) sudah terealisasi Rp0,26 triliun atau 10,8 persen dari total anggaran Rp2,43 triliun, dan anggaran untuk BNPB telah terealisasi Rp0,66 triliun atau 77,4 persen dari total pagu Rp0,86 triliun.
