Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menemukan banyak lokasi perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah yang tidak pada tempatnya.
Eko D. Heripoerwanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mengungkapkan sebenarnya hal tiu telah selama beberapa tahun ditangani, tetapi belum tuntas.
Lokasi perumahan bersubsidi yang tidak pada tempatnya, menurut Eko, antara lain tidak mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) termasuk juga berada di daerah langganan banjir.
“Ini menjadi keprihatinan kita dan sebetulnya bisa dihindari,” dalam seminar daring Optimalisasi Dukungan Bank Pelaksana Demi Menjamin KPR Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) pada Selasa (15/6/2021).
Eko mengemukakan pihaknya telah mengirim tim ke lokasi-lokasi tersebut agar masalahnya tidak terkatung-katung. Untuk menangani masalah ini, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan pengembang dan perbankan.
Menyinggung masalah ini, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menyatakan untuk perumahan MBR yang tak pada tempatnya tidak dapat didaftarkan ke aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang)
Baca Juga
Aplikasi SiKumbang menyajikan data dan informasi secara real time tentang pengembang perumahan yang membangun KPR subsidi perumahan dari pemerintah sehingga memudahkan MBR mencari hunian.
Sistem SiKumbang ini menyajikan data secara real time pada masyarakat terkait hunian yang tersedia, hunian yang sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual.
