Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menunda penyelesaian 12 bendungan hingga 2027. Arus kas negara yang belum kembali normal diduga menjadi penyebab utamanya.
Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan bahwa selain menunda penyelesaian bendungan, total bendungan baru yang akan dibangun juga berkurang menjadi 12 unit. Ke-12 bendungan tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni 4 unit pada 2021, 4 unit pada 2022, dan 4 unit pada 2023.
"Selesainya delapan unit pada 2025, kemudian ada Bendungan Bodri yang selesai pada 2026 dan Bendungan Merangin pada 2027," katanya kepada Bisnis, Selasa (8/6/2021).
Airlangga tidak memerinci lebih lanjut jadwal penyelesaian dua bendungan lainnya. Menurutnya, penundaan penyelesaian konstruksi tersebut disebabkan oleh pengetatan anggaran yang diramalkan akan terus terjadi.
Anggaran Kementerian PUPR pada 2022 turun 32,94 persen dari pagu DIPA TA 2021 senilai Rp149,8 triliun.
Dari empat direktorat jenderal teknis, Ditjen Sumber Daya Air memiliki pagu tertinggi atau mencapai Rp41,04 triliun. Walakin, anggaran tersebut tetap lebih rendah 29,89 persen dari pagu indikatif TA 2021 senilai Rp58,54 triliun.
Baca Juga
Dengan kata lain, penambahan bendungan pada masa pemerintahan saat ini akan mencapai 61 unit bendungan. Angka lebih rendah dari target awal sebanyak 75 unit.
Airlangga mencatat 61 bendungan tersebut akan menambah volume tampung air di atas tanah sebanyak 3,7 miliar meter kubik. Hasil tampungan air tersebut berpotensi mengairi lahan pertanian seluas 367.000 hektare dan menyediakan air baku sebanyak 52,27 meter kubik per detik.
Seluruh bendungan tersebut juga dapat mengendalikan banjir sebanyak 13.185 meter kubik per detik. Sementara itu, potensi energi yang dihasilkan mencapai 152 megawatt.
Selain menunda penyelesaian bendungan, Airlangga berujar jumlah bendungan yang dibangun berkurang dari 75 unit menjadi 73 unit. Akan tetapi, pengurangan bendungan tersebut bukan karena pengetatan arus kas negara, melainkan studi kebutuhan air dan keputusan pemerintah daerah setempat.
Kedua bendungan yang dimaksud adalah Batu Lepek dan Welikis. Airlangga berujar kedua alasan pembatalan konstruksi bendungan tersebut didasari oleh studi terbaru di setiap daerah.
