Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menilai langkah PT Pertamina (Persero) yang telah mengumumkan pembatalan rencana peningkatan kapasitas pengolahan kilang dari 1 juta barel per hari menjadi 2 juta barel per hari sebagai keputusan yang wajar.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembatalan pembangunan sejumlah kilang baru oleh Pertamina tentunya telah melalui kajian yang sangat mendalam. Keputusan itu mengacu pada analisis tren penggunaan dan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri pada masa yang akan datang.
Menurutnya, pertimbangan Pertamina adalah adanya peningkatan yang sangat cepat dari energi alternatif nonfosil ke depannya yang digunakan untuk kebutuhan transportasi. Ke depannya, penggunaan gas dan listrik akan menjadi basis utama dalam energi transportasi.
"Bagi kami Komisi VII, kami mendukung upaya-upaya Pertamina dan BUMN lainnya jika memang mereka ingin meningkatkan penggunaan energi alternatif nonfosil, energi baru dan terbarukan, ataupun gas meski bukan energi baru dan terbarukan, tapi energi bersih, termasuk juga tenaga surya, angin geothermal," katanya kepada Bisnis, Selasa (8/6/2021).
Di samping itu, tren energi yang lebih bersih di seluruh dunia membuat proyek-proyek energi fosil kesulitan mendapatkan pendanaan dari pihak perbankan. Ekonomi hijau membuat proyek-proyek fosil tidak lagi mendapatkan tempat.
Eddy mengatakan, jika mengacu pada perkembangan-perkembangan itu, proyeksi penggunaan energi ke depannya harus dilakukan lebih dinamis seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang bisa mempercepat pertumbuhan energi bersih.
"Kita harus mengikuti perkembangan teknologi khususnya di bidang EBT ke depannya," katanya.
