Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura I (persero) atau AP I mendukung rencana menyinkronkan titik arus masuk dan keluar penerbangan internasional di sejumlah bandara kelolaannya selama masa pandemi Covid-19.
VP Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan menjelaskan tidak hanya berdasarkan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saja, rencana ini juga telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas.
Handy menjelaskan dari identifikasi yang dilakukan terhadap 31 bandara internasional yang ada di Indonesia, sebanyak 90 persen pergerakan internasional terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta (CGK), Ngurah Rai Bali (DPS), Juanda di Surabaya (SUB), dan Kualanamu di Medan (KNO).
Sementara itu sebanyak 27 bandara internasional hanya melayani sebesar 10 persen pergerakan internasional saja.
"Dari sisi internal, kami sendiri mendukung terkait hal tersebut dan situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk refocusing bandara internasional mengingat pengelolaannya pun membutuhkan cost yang cukup tinggi," ujarnya, Senin (7/6/2021)
Pada situasi saat ini pula banyak maskapai yang melakukan penyesuaian operasional karena permintaan perjalanan yang menurun. Sejumlah maskapai yang lazimnya beroperasi sebanyak 7 kali sepekan, kini hanya satu kali sepekan.
"Apalagi karena memang saat ini tingkat permintaan perjalanan penting yang masih ada. Contohnya untuk Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Asing, pemegang Kitas, Diplomatik, dan kunjungan keluarga yang campuran WNA dan WNI," imbuhnya.
Handy menjabarkan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas soal peleburan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor aviasi dan pariwisata juga pernah menyampaikan bahwa terdapat 8 bandara yang berpotensi untuk dijadikan hub dan super hub dikarenakan pergerakan penumpang internasional yang tinggi.
Sebanyak 6 dari 8 bandara tersebut masuk dalam pengelolaan AP I yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II (persero) atau AP II Yado Yarismano mengatakan kebijakan ini akan lebih baik jika disampaikan oleh regulator dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat bersama dengan Komisi VI DPR/RI juga mengatakan tak hanya Garuda saja tapi banyak BUMN lainnya mesti mengubah bisnis model pasca Covid-19.
Erick menyebutkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang mestinya fokus di pemerbangan domestik. Sementara untuk peberbangan internasional, lanjutnya, hanya sebatas membantu mobilisasi ke Indonesia.
Apalagi banyak maskapai milik negara kecil yang melakukan bisnis penerbangan internasional, mereka tidak perlu dijadikan contoh karena bisnis modelnya berbeda.
"Mengenai kebijakan, BUMN tidak bisa berkelanjutan kalau kebijakan berubah, saya sudah banyak bicara dengan Kementerian Perhubungan, airport tidak bisa semua open sky untuk pesawat asing mendarat," ujarnya.
Erick berpemdapat dengan melihat realita Covid-19, tidak mungkin titik kedatangan internasional ke Indonesia seperti dahulu, perlu dikerucutkan.
Pandemi ini menjadi kesempatan sinkronisasi bandara, titik-titik bandara mana saja yang dibuka untuk penerbangan internasional. Nanti dari sana ke 20 kota di sekitarnya dapat menggunakan Garuda Indonesia atau maskapai swasta.
"Kita ke AS hanya beberapa airport yang dibuka untuk internasional dan di China juga begitu. Kebijakan ini sangat berpengaruh ke kita," imbuhnya.
