Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemutakhiran Data, Menteri Desa PDTT: Agar Tidak Adu Otot Kelola Dana Desa

Kementerian Desa PDTT mencatat 37.228 desa dari total 74.961 desa telah melakukan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 07 Juni 2021  |  14:26 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan setengah dari total desa yang terdata telah menyelesaikan pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Secara rinci, Kementerian Desa PDTT mencatat 37.228 desa dari total 74.961 desa telah melakukan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs.

Abdul menekankan pentingnya pemutakhiran data desa untuk kepentingan penggunaan dana desa dan penentuan arah kebijakan dana desa.

“Perlu saya tegaskan lagi, bahwa data itu mutlak diperlukan di mana pun kita hidup, kita ini butuh data dan data itu harus valid. Bukan hanya valid, harus lengkap, bukan hanya lengkap, tapi juga harus terus ter-update,” ungkap Abdul saat saat memberikan penghargaan kepada 73 desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs Desa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (6/6/2021).

Lebih lanjut, Abdul menekankan kepada seluruh desa untuk melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa sepanjang 2021 ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menjelaskan pemutakhiran data berbasis SDGs juga menguntungkan bagi para kepala desa. Pemutakhiran data, katanya, dapat memudahkan kepala desa agar tidak perlu lagi adu otot dalam melakukan pembahasan prioritas pembangunan di desa, karena sudah ada datanya.

Tidak hanya kepada kepala desa, hal tersebut juga diarahkan ke seluruh elemen perangkat desa seperti BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta elit-elit desa lainnya.

“Tapi ketika sudah punya data yang lengkap, maka yang jadi dasar di dalam membahas penggunaan dana desa adalah adu data, bukan adu otot,” jelasnya.

Oleh karena itu, Abdul meminta kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa tersebut.

Adapun, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih rinci, karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan data.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

desa dana desa Kementerian Desa Menteri Desa
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top