Bisnis.com, JAKARTA — Reformasi subsidi listrik akan menjadi salah satu prioritas program kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa terdapat dua agenda reformasi subsidi listrik yang akan dilakukan. Pertama, melakukan pemilahan golongan pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Direkomendasikan KPK dan BPKP, kami diminta pilah pelanggan rumah tangga 450 VA sebagaimana telah dilakukan pada pelanggan rumah tangga 900 VA pada 2016 lalu. Yang selama ini disubsidi semua, kemudian dipilah sesuai kondisi lapangan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/6/2021).
Dia menuturkan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah diminta untuk mengacu DTKS dalam menyalurkan subsidi listrik. Hingga saat ini, PT PLN (Persero) masih melakukan verifikasi lapangan pemadanan data pelanggan dengan DTKS untuk mengerucutkan kriteria pelanggan yang layak dan tidak layak memperoleh subsidi. Proses verifikasi ini ditargetkan rampung pada akhir Juni ini.
"Kemarin ini sudah dibahas di Badan Anggaran dan mereka sarankan pemilahan ini bisa dilaksanakan, langsung dibagi dua, per 2022," katanya.
Adapun, agenda reformasi subsidi listrik yang kedua adalah melaksanakan penyaluran subsidi melalui mekanisme subsidi langsung. Skema subsidi berbasis komoditas yang berlaku saat ini akan diubah menjadi subsidi langsung dengan pemberian bantuan tunai ke masyarakat.
"Jadi, nanti mungkin subsidinya disatukan dengan bantuan subsidi LPG atau pupuk atau dengan bantuan kesejahteraan sosial lainnya. Ini sedang kami siapkan, makanya kemudian ini jadi kegiatan prioritas di 2022," kata Rida.
Kementerian ESDM mencatat 58,2 persen dari usulan anggaran subsidi listrik untuk RAPBN 2022 senilai Rp61,83 triliun bakal diserap oleh golongan pelanggan rumah tangga daya 450 VA. Namun, penyaluran subsidi tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena dari 24,49 juta pelanggan 450 VA, sebanyak 15,19 juta pelanggan tidak masuk dalam DTKS.
