Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir April 2021 mencapai Rp6.527,29 triliun. Posisi ini setara dengan 41,18 persen dari produk domestik bruto Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan APBN Kita yang dikutip Bisnis pada Sabtu (29/5/2021), menyampaikan posisi utang pemerintah pusat ini mengalami peningkatan secara nominal jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” katanya.
Dia menjelaskan pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020 menimbulkan efek domino yang cukup signifikan.
Pemerintah pun telah menetapkan 3 prioritas utama, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha, termasuk di dalamnya program pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi Indonesia tidak semakin terkontraksi.
Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 ini menyebabkan penerimaan negara tertekan, sedangkan di sisi lain kebutuhan untuk belanja meningkat drastis untuk penanganan dampak pandemi.
Baca Juga
Meski mengalami peningkatan, Kemenkeu menyebut pembiayaan yang dilakukan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku.
Pemerintah pun selalu mengupayakan penerbitan utang dengan biaya dan risiko yang paling efisien, salah satunya dengan diversifikasi portofolio utang, baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang, dengan tetap mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri.
Dominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik juga terus mengalami peningkatan, yang mana pada April 2021 tercatat mencapai 67,3 persen, sementara pembiayaan dari dalam negeri mencapai 67,49 persen.
“Penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.” jelasnya.
