Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal SIN Pajak, Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Masukan Megawati

Eks Dirjen Pajak Hadi Purnomo menyebut bahwa semangat awal SIN Pajak menurut Soekarno adalah soal transparansi atau tak ada rahasia untuk perpajakan.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 28 Mei 2021  |  17:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)  -  Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendorong agar Single Identification Number (SIN) Pajak diperkuat demi optimalisasi penerimaan negara mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu mengapresiasi masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat. Beliau menyampaikan pondasi awal sejak Republik ini berdiri," katanya dalam sebuah webinar, dikutip dari siaran pers, Jumat (28/5/2021).

Lebih lanjut, eks Dirjen Pajak Hadi Purnomo, menambahkan, bahwa semangat awal SIN Pajak menurut Soekarno adalah soal transparansi atau tak ada rahasia untuk perpajakan.

"Ini namanya no secrecy. Tak ada batasan. Itulah cutoff, tak boleh lagi berbuat hal yang tak bisa diterima," kata Hadi.

Lalu, saat Megawati menjadi presiden pda 2001, konsep transparansi perpajakan Soekarno itu dihidupkan lagi.

Saat itu pula diinisiasi pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang integrasi dan online antar unit terkait. Hal ini kemudian dikenal big data, yang kemudian dikenal dengan Inovasi 4.0.

Dengan SIN Pajak, sambung Hadi, maka semua pihak wajib memberikan dan saling membuka dan menyambung sistemnya ke Perpajakan.

"Kita selalu penerimaan rendah karena kita tidak memonitor. Kalau tak ada sistem monitoring anak kita mudah bohong. SIN Pajak ini adalah CCTV Keuangan Wajib Pajak,” jelasnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan Megawati soal SIN Pajak adalah salah satu solusi menaikkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia.

"Dan ini harus diadopsi sebagai kebijakan oleh Pemerintah," katanya.

Kata Misbakhun, tax ratio Indonesia saat ini turun drastis dan target penerimaan negara dari pajak tidak pernah tercapai sejak 12 tahun terakhir.

"Kita tahu Pak Hadi Purnomo, selama beliau menjabat sebagai Dirjen Pajak, penerimaan pajak target di APBN selalu tercapai," imbuh Misbakhun.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr megawati sri mulyani
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top