Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan, terutama makroprudensial.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, kebijakan makroprudensial mulai diadopsi oleh seluruh bank sentral di dunia sejak krisis 2008 dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19, BI pun menyadari kebijakan makroprudensial perlu terus didorong di samping kebijakan moneter. Pasalnya, kebijakan makroprudensial berperan sangat penting dan dapat mencegah risiko sistemik.
“Pada era pandemi Covid-19 ini yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sejak 2020 lalu, kebijakan makroprudensial semakin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi, bersama dengan kebijakan fiskal, moneter, dan mikroprudensial,” katanya dalam Webinar, Jumat (28/5/2021).
Destry menyampaikan, kebijakan makroprudensial selama pandemi Covid-19 diarahkan secara akomodatif untuk mendorong kredit yang mengalami kontraksi agar terpacu untuk tumbuh.
Salah satu kebijakan yang telah diterapkan, yaitu pelonggaran loan to value (LtV) dan penurunan uang muka untuk kredit perumahan dan otomotif.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan sektor properti dan otomotif yang memiliki backward dan forward linkage yang cukup tinggi terhadap sektor-sektor lainnya,” jelasnya.
Di samping itu, BI juga melakukan penyesuaian kebijakan rasio intermediasi makroprudensial dari sebelumnya 80-92 persen menjadi 84-94 persen.
Selanjutnya, BI juga mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter terhadap suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan pembiayaan ke dunia usaha.
Saat ini pun, lanjut Destry, BI akan meluncurkan raiso pembiayaan inklusif makroprudensial untuk mendorong kredit perbankan pada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM.
Hal ini akan dilakukan melalui empat perluasan. Pertama, perluasan definisi UMKM menjadi pembiayaan inklusif ekonomi subsistem. Kedua, perluasan mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM.
Ketiga, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif, dan keempat pemberian insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi untuk sektor UMKM dan sektor prioritas.
