Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan, bahwa optimalisasi penerimaan negara bisa dilakukan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan.
Menurutnya, manfaat kebijakan tersebut terbukti berjalan ekfektif pada saat dia menjabat sebagai presiden atau pada periode 2001-2004.
Mega menyebut target penerimaan pajak tercapai dengan rasio pajak 12,3 persen.
“Pada tahun 2001 penerimaan pajak mengalami surplus Rp1,7 triliun, dan tahun 2002 kembali surplus, serta membukukan penerimaan pajak lebih dari Rp180 triliun. Bahkan, pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara," ungkap Megawati sebuah webinar, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (28/5/2021).
Lebih lanjut, kebijakan terkait perpajakan tersebut, kata Megawati, sosok Dirjen Pajak Hadi Purnomo, sangat memahami kebijakan fiskal melalui reformasi perpajakan.
Menurutnya, Hadi mampu menghadirkan sistem perpajakan sebagai sebuah instrumen keadilan sosial.
Baca Juga
Bersamanya, Megawati bisa memahami pentingnya SIN Pajak dengan semangat transparansi perpajakan.
"Jadi, kalau orang sekarang menggembar-gemborkan transparansi, sebenarnya Bung Karno, sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, sudah terlebih dahulu mengenalkan konsep transparansi dalam sistem perpajakan kita dari tahun 1965," ungkap Megawati.
Adapun, dalam 100 hari kepemimpinannya sebagai presiden, Megawati diketahui berusaha meloloskan proposal SIN Pajak kepada DPR dan berhasil karena SIN Pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN 2002.
Sementara itu, Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr (HC) Jonathan L. Parapak menyatakan, apresiasi atas pernyataan Megawati tersebut, karena pajak merupakan instrumen yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia.
"Kiranya apa yang disampaikan ini diharapkan mampu membawa kemandirian bagi ekonomi negara dan kemajuan bagi Indonesia," kata Parapak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
