Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tegas! Jokowi: Tak ada Toleransi dengan Penyelewengan Anggaran

Kendati penyerapan anggaran diminta untuk diakselerasi, Jokowi mengingatkan agar hal itu tetap dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  11:15 WIB
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara virtual di Istana Negara, Kamis 8 April 2021 / Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara virtual di Istana Negara, Kamis 8 April 2021 / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menoleransi penyelewengan penyerapan anggaran baik APBN, APBD, maupun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikipun terhadap penyelewangan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi,” katanya dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Kendati penyerapan anggaran diminta untuk diakselerasi, Jokowi mengingatkan agar hal itu tetap dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk itu, Dia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal dan mempercepat penyerapan anggaran dan memastikannya tepat sasaran.

“Dan pengawasan harus menjamin tidak ada se-Rupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” imbuh Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta dilakukan percepatan belanja pemerintah dilakukan karena realisasi belanja yang masih rendah yaitu sekitar 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD.

Sementara itu, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga sama yaitu 24,6 persen.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi bpkp
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top