Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berencana merestrukturisasi bisnis sepenuhnya demi bertahan dari krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan ini berpotensi mengurangi separuh dari jumlah pesawat yang dioperasikan.
"Kita harus melakukan restrukturisasi yang komprehensif, keseluruhan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dikutip Bloomberg, Minggu (23/5/2021).
Irfan menyebut dari 142 pesawat yang ada, emiten bersandi GIAA ini hanya akan mengoperasikan tidak lebih dari 70 pesawat. Pernyataan tersebut mengacu pada maskapai layanan penuh (full-service) Garuda, tidak termasuk maskapai bertarif rendah (low-cost carrier) Citilink.
"Garuda sudah mengurangi kapasitas yang beroperasi. Hanya 41 pesawat dan tidak dapat menerbangkan pesawat lainnya karena belum melakukan pembayaran kepada lessor selama berbulan-bulan," ujarnya.
Lebih lanjut Irfan menyebut Garuda memiliki utang sekitar Rp70 triliun ($4,9 miliar) yang meningkat lebih dari Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.
"Perusahaan memiliki arus kas negatif dan ekuitas minus Rp41 triliun. Kegagalan menjalankan program restrukturisasi dapat mengakibatkan perusahaan dihentikan secara tiba-tiba," sebutnya.
Sebelumnya dalam pernyataam terpisah, Irfan mengaku bahwa manajemen tengah dalam tahap awal penawaran program pensiun yang dipercepat atau pensiun dini bagi karyawan Garuda Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut.
Penawaran program ini dilakukan sejalan dengan upaya pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan perusahaan guna menjadikan Garuda Indonesia, perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru.
Dia menyebut situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, mengharuskan perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply & demand ditengah penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan.
"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria. Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan ditengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun perusahaan," jelasnya.
Irfan memastikan bahwa seluruh hak pegawai yang mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaan.
"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh perusahaan. Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan ditengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik terangnya di masa pandemi Covid-19 ini," tutupnya.
Sebagai informasi, volume penumpang grup Garuda anjlok 66 persen tahun lalu karena pembatasan perbatasan dan permintaan domestik yang terbatas. Pada pertengahan 2020, sekitar 825 karyawan terpaksa dirumahkan setelah sebelumnya gajinya dipotong.
