Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wah, Struktur Tarif Cukai Buka Peluang Hindari Pajak

Sistem tarif golongan ini menciptakan peluang bagi industri untuk membayar pajak yang lebih murah, misalnya dengan membentuk perusahaan rokok yang lebih kecil.
Ipak Ayu
Ipak Ayu - Bisnis.com 18 Mei 2021  |  20:30 WIB
Ilustrasi - Buruh pabrik mengemas rokok SKT di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus. - Bisnis/Muhammad Faisal Nur Ikhsan
Ilustrasi - Buruh pabrik mengemas rokok SKT di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus. - Bisnis/Muhammad Faisal Nur Ikhsan

Bisnis.com, JAKARTA — Sistem tarif cukai hasil tembakau saat ini dengan banyak golongan dinilai menciptakan celah bagi perusahaan rokok untuk menghindari pajak.

Direktur Tobbaconomics sekaligus Peneliti dari University of Illinois Frank J. Chaloupka menanggapi sistem tarif cukai di Indonesia, dan di beberapa negara di Asia Tenggara lainnya yang masih menggunakan sistem tarif cukai yang berjenjang (multi golongan).

“Ada peluang penghindaran pajak dari sistem tarif berdasar strata karena banyaknya golongan yang bergantung pada jumlah produksi,” ujarnya dalam webinar Tobbaconomics- Asean Regional Round Table Joint bertajuk Tobbacco Tax Index and Cigarette Tax Scorecard, Selasa (18/5/2021).

Chaloupka mengatakan bahwa sistem tarif golongan ini menciptakan peluang bagi industri untuk membayar pajak yang lebih murah, misalnya dengan membentuk perusahaan rokok yang lebih kecil.

“Jadi saya pikir itulah salah satu kelemahan dari sistem tarif cukai yang berdasarkan golongan, sistem ini menciptakan celah dan peluang bagi industri untuk mencoba menghindari pajak dengan bermain di jumlah produksi,” katanya.

Sementara itu, peneliti kebijakan publik sekaligus Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menjelaskan kelemahan sistem tarif cukai tembakau yang kompleks sehingga perlu disederhanakan.

“Penting melakukan penyederhanaan struktur tarif cukai untuk menutup celah penghindaran pajak," ujar Danang. 

Danang berharap pemerintah dapat mengatur kembali klasifikasi industri rokok bukan lagi berdasarkan jumlah produksi batang per tahun. Menurutnya skala industri dapat menggunakan Undang Undang UMKM dan sama seperti sektor lain yakni dihitung dari skalanya bukan jumlah produksinya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Cukai Rokok cukai hasil tembakau
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top