Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pencairan Bermasalah, Kemendagri Dampingi Pemda Realisasikan Insentif Nakes

Pemda yang masih belum merealisasikan insentif perlu mengambil langkah-langkah lanjutan agar hak tenaga kesehatan bisa segera dibayarkan.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 27 April 2021  |  20:47 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin Covid-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). - Antara\r\n
Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin Covid-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah untuk mendorong perealisasian insentif tenaga kerja kesehatan.

Hal tersebut dilakukan setelah masih banyak pemerintah daerah yang belum merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan asisten tersebut akan dibarengi dengan sejumlah langkah lain yang diminta oleh pemerintah pusat untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kemendagri akan konsisten mendorong pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menjadi beban APBD. Substansinya adalah mendorong pemda melakukan pembayaran," ujarnya dalam jumpa pers virtual, Senin (27/4/2021).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 20 April 2021, terdapat 58 pemerintah daerah yang belum merealisasikan insentif untuk tenaga kerja kesehatan. Realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan anggaran 2020 pemda tersebut masih di angka 0 persen.

Menurut Mochamad, pemda yang masih belum merealisasikan insentif perlu mengambil langkah-langkah lanjutan agar hak tenaga kesehatan bisa segera dibayarkan. Sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan diperketat agar realisasi insentif segera dilakukan.

Adapun, lanjutnya, hal yang selama ini masih menjadi keluhan adalah msalah verifikasi data. Kendati lambat, dia menilai sikap hati-hati pemda juga menjadi faktor yang mau tidak mau memperlambat proses realisasi insentif tenaga kesehatan.

Kemendagri beserta kementerian/lembaga lain yang terlibat dalam pencairan insentif tenaga kesehatan yang berjuang melawan pandemi Covid-19 di garda terdepan pun akan terus melakukan pendampingan kepada pemda yang belum atau realisasi insentifnya masih kecil.

"Untuk daerah yang masih sedikit realisasinya, diharapkan bisa segera dipercepat. Pemdanya perlu mengambil langkah-langkah lanjutan agar hak-hak nakes bisa dibayarkan," tegasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insentif kemendagri tenaga kesehatan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top