Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kepala Perdagangan AS Advokasi Pembebaskan Hak Kekayaan Intelektual Vaksin

AS dan negara-negara Eropa menentang proposal proposal India dan Afrika Selatan terkait dengan Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Hal ini menjadi perbincangan yang ramai di WTO.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 14 April 2021  |  11:00 WIB
Dokumentasi - Vaksin Covid-19 dari Pfizer/Antara - Reuters/ Dado Ruvic
Dokumentasi - Vaksin Covid-19 dari Pfizer/Antara - Reuters/ Dado Ruvic

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Perdagangan Amerika Serikat Katherine Tai bertemu dengan produsen farmasi dan kelompok-kelompok yang mengupayakan pembebasan aturan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk meningkatkan akses vaksin Covid-19 bagi negara-negara miskin.

Pengabaian aturan Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) sebelumnya telah ramai dibicarakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan India dan Afrika Selatan sebagai pengusul proposal. Adapun, AS dan negara-negara Eropa menentang proposal tersebut.

Menurut Kantor Dagang AS (USTR), Katherine Tai mengadakan tiga pertemuan terpisah kemarin, salah satunya dengan organisasi masyarakat sipil termasuk Public Citizen dan Human Rights Watch, dan lainnya dengan kelompok buruh seperti United Steelworkers dan American Federation of Teachers. Kemudian, dia bertemu dengan para pemimpin bisnis di PhRMA, grup lobi industri biofarma, dan Organisasi Inovasi Bioteknologi, serta grup perdagangan industri lainnya.

Tai mengatakan kepada kelompok-kelompok itu bahwa pemerintahan Biden berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan distribusi vaksin. Namun, pernyataan itu tidak mengandung komitmen apa pun untuk mengubah sikap AS di WTO.

"Pada pertemuan dengan para pemimpin bisnis, para peserta berbagi pandangan mereka tentang tantangan dalam meningkatkan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia,” kata USTR, dilansie Bloomberg, Rabu (14/4/2021).

Tai menekankan komitmennya untuk mencari solusi dan bekerja dengan anggota WTO lainnya dalam tanggapan global terhadap pandemi Covid-19, termasuk peran negara berkembang.

Anggota Kongres Partai Demokrat, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil telah melobi pemerintahan Biden untuk menghilangkan penghalang produksi di negara-negara berkembang.

Penolakan AS dan Uni Eropa terhadap proposal India dan Afrika Selatan membuat negara-negara miskin yang mensponsori usulan tersebut frustrasi dan perlindungan hukum untuk produksi vaksin tetap utuh dan tak bisa dibagi ke produsen di negara yang membutuhkan akses mendesak.

Banyak negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan keprihatinan tentang akses vaksin yang tidak merata. Pada minggu lalu, 40 persen dari vaksin Covid-19 yang diberikan secara global tersebar hanya di 27 negara kaya yang mewakili 11 persen dari populasi global.

Menurut analisis data yang dikumpulkan oleh Bloomberg Vaccine Tracker, negara-negara yang terdiri dari 11 persen paling tidak kaya mendapatkan hanya 1,6 persen dari vaksin Covid-19 yang diberikan sejauh ini.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat hak kekayaan intelektual WTO Vaksin Covid-19
Editor : Reni Lestari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top