Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Basuki Sentil Pemerintah Daerah Gara-Gara Ini

Program kerja akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi pada tahun depan.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 08 April 2021  |  15:39 WIB
Ilustrasi - Salah satu sudut jalan rusak di daerah Lintas Sumatra yang selalu dikeluhkan para pemudik dan perusahaan otobus. - Bisnis/Istimewa
Ilustrasi - Salah satu sudut jalan rusak di daerah Lintas Sumatra yang selalu dikeluhkan para pemudik dan perusahaan otobus. - Bisnis/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak akan menekankan fokus program kerja tahun ini ke sisi pembangunan pada 2022. Pasalnya, masih ada paket pekerjaan yang dinilai belum memberikan manfaat secara optimal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, program kerja akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi pada tahun depan.

“Setiap rupiah yang kita investasikan harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan apa yang kita bangun dimanfaatkan dengan baik. Kalau pemda tidak berkomitmen untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, pindahkan [rencana konstruksi infrastruktur ke daerah lain]," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/4/2021).

Basuki menjelaskan masih banyak daerah lain yang lebih membutuhkan infrastruktur skala nasional dan memiliki komitmen untuk mengoptimalkannya. Menurutnya, uang negara yang dijadikan infrastruktur harus dimanfaatkan secara akuntabel.

Perumusan program kerja Kementerian PUPR tersebut dilakukan dalam ajang Konsultasi Regional (Konreg) 2021. Secara umum, konreg adalah kegiatan tahunan saat perwakilan pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR mendiskusikan program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan.

Selain arahan umum program kerja 2021, Basuki mencatat beberapa isu penting terkait infrastruktur nasional, yakni konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana.

Di sisi lain, Basuki menyampaikan bahwa kementerian akan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak dan pemulihan akses jalan agar logistik dan bahan bakar bisa segera disalurkan ke masyarakat terdampak.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri PUPR untuk segera mengerahkan alat-alat berat untuk menangani bencana di NTT. Kepala Negara mengimbau agar Kementerian PUPR mempercepat pembukaan akses ke NTT melalui berbagai jalur.

Selain itu, Menteri PUPR juga diminta supaya segera mempercepat memperbaiki infrastruktur yang rusak, melihat ada beberapa jembatan roboh, akses jalan segera pulihkan jaringan listrik, telekomunikasi, internet, juga distribusi logistik, dan bantuan dapat segera tersalurkan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek infrastruktur pemerintah daerah
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top