Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditjen Hubdat Kemenhub Hemat Anggaran, Ini Dampaknya

Ditjen Hubdat Kemenhub menjelaskan dampak dari penghematan anggaran yang dilakukan pada 2021.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi saat ditemui wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (10/6/2019)./Bisnis-Rinaldi Muhammad Azka
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi saat ditemui wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (10/6/2019)./Bisnis-Rinaldi Muhammad Azka

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub memastikan penghematan anggaran (refocusing) yang terjadi pada tahun ini tidak berdampak banyak terhadap sejumlah rencana kerja pemerintah (RKP) 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan program dan kegiatan Ditjen Hubdat telah sesuai dengan RKP 2021 dalam pelaksanaan prioritas nasional, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan tiga program prioritas.

"Dapat kami sampaikan meskipun dengan dilakukannya refocusing dan realokasi belanja kami tetap menjaga target rencana kerja pemerintah tidak terganggu terlampau besar. Hanya terdapat dua proyek prioritas yang mengalami perubahan target," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Adapun dua proyek yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dengan target semula 42 lokasi menjadi 41 lokasi. Dia menyebut terdapat penundaan pembangunan untuk Danau Lindu yang menunggu review perhitungan struktur akibat gempa yang terjadi tahun lalu.

"Kemudian [proyek kedua] revitalisasi terminal penumpang tipe A dengan target semula 13 lokasi menjadi 11 lokasi. Penundaan untuk Terminal Bawen dan Terminal Mendolo di Jawa Tengah yang secara operasional sudah cukup baik," ujarnya.

Sebelumnya Budi menjelaskan Ditjen Hubdat turut terdampak penghematan anggaran belanja demi membantu penanganan pandemi Covid-19. Pagu alokasi yang semula ditetapkan Rp7,6 triliun mengalami refocusing sebesar Rp1,98 triliun dari rupiah murni sehingga menjadi Rp5,6 triliun.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih perlu penanganan dan masih diperlukannya anggaran untuk pengadaan vaksin, dukungan anggaran perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional sehingga kemudian berimbas pada adanya refocusing dan realokasi belanja kementerian dan lembaga pada 2021," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper