Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan paket kebijakan senilai US$3 triliun atau mencapai Rp42.900 triliun untuk dimasukkan dalam program ekonomi jangka panjang setelah stimulus US$1,9 triliun bergulir.
Dikutip dari Bloomberg, proposal paket kebijakan jangka panjang ini akan diserahkan kepada Presiden minggu ini. Menurut sumber anonim yang mengetahui masalah ini, pemerintah mengincar belanja sebesar US$400 miliar untuk infrastruktur dan penanganan perubahan iklim.
Rencana tersebut juga membahas investasi dalam sumber daya manusia, dengan pengurangan biaya kuliah bagi minoritas bersama dengan inisiatif perawatan kesehatan. Sumber anonim lainnya yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan pemerintah akan mengalokasikan dana untuk perawatan anak dan perawatan orang tua.
Tidak seperti program pengeluaran darurat Covid-19, proposal jangka panjang akan menampilkan upaya peningkatan pendapatan yang besar. Adapun, langkah menaikkan pajak dan tarif bagi perusahaan orang kaya akan menjadi komponen utama dari apa yang ditetapkan sebagai kenaikan pajak terbesar sejak 1990-an.
The New York Times dan Washington Post sebelumnya melaporkan diskusi pemerintah tentang paket kebijakan senilai US$3 triliun, yang kemungkinan besar akan dibagi menjadi dua paket terpisah.
"Ini akan segera hadir, jadi minggu ini dia akan berbicara dengan timnya tentang opsi apa saja, ukuran dan cakupannya, opsi seperti apa tampilannya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, Senin.
Baca Juga
Angka US$3 triliun berada ditengah-tengah, pasalnya sejumlah ekonom memperkirakan paket tersebut akan bernilai sebesar US$2 triliun hingga US$4 triliun. Namun, sejauh ini belum ada angka pasti yang diputuskan.
Biden sendiri diharapkan untuk memaparkan paket program yang bernama Build Back Better dalam pidato bersama di Kongres pada bulan April mendatang.
Demokrat berharap program itu akan dipecah menjadi lebih dari satu paket, mengingat adanya tantangan legislatif.
Menempatkan semuanya ke dalam RUU rekonsiliasi, yang memungkinkan suara mayoritas di Senat dengan rasio 50-50, mungkin terlalu sulit mengingat aturan tentang hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan.
Partai Republik telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyukai kenaikan pajak, dan kemungkinan tidak akan mendukung pengeluaran besar untuk energi terbarukan.
"Kami mendengar beberapa bulan ke depan mungkin membawa apa yang disebut proposal infrastruktur yang sebenarnya bisa menjadi kuda Troya untuk kenaikan pajak besar-besaran dan kebijakan sayap kiri pembunuhan pekerjaan lainnya," kata pemimpin Senat Republik Mitch McConnell, Senin (22/3/2021).
"Demokrat memiliki fokus obsesif pada kebijakan iklim dengan mengesampingkan yang lainnya,” lanjutnya.
Banyak Partai Republik menyukai infrastruktur yang lebih tradisional yang terkait dengan transportasi seperti jalan raya, dan telah mendukung pengeluaran yang dirancang untuk meningkatkan daya saing teknologi Amerika versus China.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer telah bekerja sama dengan Senator Partai Republik Todd Young dari Indiana untuk mengusulkan RUU yang berorientasi pada China.
