Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi, Begini Cerita Kadin

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi, MInyak, dan Gas menjelaskan bahwa geramnya Presiden Joko Widodo kepada Pertamina disebabkan oleh minimnya akurasi data.
Ilustrasi pipa minyak. /Bloomberg.
Ilustrasi pipa minyak. /Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Energi, Minyak dan Gas Bobby Gafur Umar mengatakan kesalahan baca data menjadi penyebab PT Pertamina (Persero) disebut masih memilih produk impor.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut menghentikan pejabat tinggi Pertamina karena tidak mengikuti regulasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek pengadaan pipa Pertamina.

Bobby menjelaskan bahwa dalam kasus geramnya Presiden Joko Widodo kepada Pertamina disebabkan oleh minimnya akurasi data.

"Pertamina tidak punya cukup data misalnya bahwa industri lokal di Indonesia sudah mampu, nah itu lagi dibenahi di perindustrian, ya jadi sekarang udah ada namanya approve vendor list, yang sudah masuk situ sudah jadi pegangan," katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Bobby menilai, pada saat perencanaan proyek, Pertamina masih mengacu pada referensi proyek-proyek yang sebelumnya. Padahal, mayoritas produk yang digunakan pada proyek sebelumnya masih impor.

Menurutnya, untuk memaksimalkan produk dalam negeri, Pertamina bisa menyesuaikan spesifikasi yang dibutuhkan dengan produk dalam negeri yang tersedia.

"Harusnya sekarang itu sudah bisa disubtisusi dengan produk lokal, itu kadang-kadang pipa beda seperemepat inci saja lokal sudah tidak bisa buat, padahal tidak harus dengan spesifikasi itu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja memecat salah satu pejabat tinggi PT Pertamina (Persero).

“Ada pejabat tinggi di Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung,” kata Luhut dalam Rapat kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT, Selasa (9/3/2021).

Luhut menuturkan latar pemecatan itu disebabkan karena pejabat tinggi itu tidak mengikuti regulasi penggunaan TKDN pada proyek pengadaan pipa Pertamina.

“Bikin pipa ini ramai, tadi Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu kecintaan kita pada idealisme kita masih kurang,” tuturnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper