Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berusaha mendatangkan pendanaan dari luar negeri untuk mencapai target penambahan sambungan air minum untuk 10 juta unit.
Direktur Air Minum Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan bahwa pihaknya akan membuat laman resmi berbahasa Inggris terkait proyek-proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di dalam negeri. Hal tersebut penting lantaran investor luar negeri hanya mendapatkan informasi investasi SPAM nasional di media masa lokal dan nasional negara masing-masing.
"Lihat saja, SPAM Karian-Serpong dapat pendanaan dari Korea Selatan melalui Exim Bank. [Itu terjadi] karena mereka [investor asal Korea Selatan] kenal orang Kementerian PUPR. Kalau tidak punya akses [informasi investasi SPAM nasional] kan kasihan [investor asing lain tidak dapat informasi]," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (4/3/2021).
Berdasarkan data Kementerian PUPR, estimasi investasi SPAM Karian-Serpong mencapai Rp2,21 triliun. Adapun, sebagian investasi tersebut akan berasal dari konsorsium K-Water, LG Internasional, dan PT Adhi Karya (Persero) melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Konsorsium tersebut akan mendapatkan konsesi SPAM Karian-Serpong selama 33 tahun. Potensi sambungan rumah (SR) yang didapat dari SPAM yang berkapasitas 4.600 liter per detik (ldp) tersebut mencapai 368.000 SR yang tersebar di Kota Tangerang, Kota Tanggerang Selatan, dan DKI Jakarta.
Yudha menilai laman resmi tersebut juga aan memperluas kesempatan SPAM di luar kawasan Ibu Kota untuk mendapatkan pendanaan. "Investor asal Inggris dan Jepang hanya tahu [proyek infrastruktur] air minum di DKI Jakarta, sementara kami sudah bergerak di Jatiluhur, Juanda, dan Kariyan-Serpong," ucapnya.
Baca Juga
Untuk mencapai target pembangunan 10 juta RS hingga 2024 dibutuhkan investasi sekitar Rp108,9 triliun. Sementara itu, anggaran pendapatan belanja negara hanya mengalokasikan sekitar Rp34,9 triliun atau sekitar 32 persen dari total anggaran.
Adapun, Kementerian PUPR menargetkan kerja sama investasi dengan skema KPBU dan business-to-business dapat menyumbang sekitar Rp30 triliun atau 28 persen dari total anggaran. Yudha menilai pembuatan laman resmi terkait proyek SPAM nasional dapat menambah kontribusi pendanaan swasta.
"Kan nanti ada kemudahan berusaha [dengan adanya laman resmi tersebut]," ucapnya.
Di sisi lain, Yudha menyatakan pihaknya juga akan meminta untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dari sovereign wealth fund (SWF). Yudha mengatakan pihaknya kini sedang menunggu platform yang disediakan SWF untuk mendanai program pembangunan SR oleh PDAM.
"Saya sangat menunggu [platformnya] seperti apa untuk [pendanaan proyek-proyek] PDAM ini. Ini harus bicara dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga," ucapnya.
